Rancangan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Tiongkok yang mengundang perhatian luas hari ini secara resmi diserahkan kepada sidang Kongres Rakyat Nasional, badan kekuasaan tertinggi negara Tiongkok untuk dibahas. Sebelum itu, rancangan undang-undang tersebut telah dibahas 7 kali oleh Komitre Tetap KRN. Ini adalah yang pertama kali rancangan undang-undang dibahas begitu banyak kali dalam sejarah Tiongkok. RUU itu berpegang pada prinsip sistem ekonomi dasar Tiongkok dan dengan tegas menetapkan pemberian perlindungan yang sama kepada kekayaan negara, kolektif dan swasta. Berikut laporan wartawan kami.

Undang-undang Hak Atas Kekayaan adalah undang-undang pokok sipil yang membakukan hubungan kekayaan, juga bagian penting dari undang-undang sipil. Wakil Ketua Komite Tetap KRN Tiongkok Wang Zhaoguo ketika menjelaskan RUU itu kepada hampir 3 ribu anggota KRN hari ini mengatakan bahwa undang-undang itu adalah sebuah undang-undang penting yang berperan sebagai penyangga dan tak terkurangkan dalam sistem hukum yang berciri khas Tiongkok. RUU yang diserahkan kepada KRN kali ini telah diperbaiki berkali-kali, seluruhnya terdiri dari 19 bab dan 247 pasal. Hail perdebatan kalangan keilmuan, pandangan dan tuntutan masyarakat tercermin dalam RUU itu.

Wang Zhaoguo mengatakan, prinsip pembuatan Rancangan Undang-Undang Atas Hak Kekayaan Tiongkok mencakup 4 bidang. Dikatakannya,

"Bertolak dari keadaan negara dan realitas di Tiongkok, secara menyeluruh dan tepat mencerminkan dan mempertahankan sistem ekonomi pokok, berdasarkan ketentuan UUD dan hukum serta prinsip perlindungan yang sama terhadap kekayaan negara, kolektif dan pribadi, bersamaan dengan itu meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan milik negara mengingat kebocoran kekayaan milik negara; secara menyeluruh dan tepat memanifestasikan politik pokok di pedesaan tahap sekarang, memelihara kepentingan petani yang luas; menyelaraskan berbagai hubungan kepentingan dan mendorong keharmonisan masyarakat mengingat adanya masalah-masalah dalam kehidupan nyata yang secara mendesak perlu dibakukan."

Wang Zhaoguo memberikan keterangan mengenai isi pokok RUU itu yang berkaitan dengan mempertahankan sistem ekonomi pokok sosialis, perlindungan yang sama atas kekayaan negara, kolektif dan pribadi, kekayaan milik negara, kekayaan milik kolektif dan kekayaan pribadi, serta rekuisisi tanah milik kolektif serta rumah milik penduduk kota dan desa.

Tiongkok sebagai negara yang sistem ekonominya terutama dalah sistem milik umum, bagaimana memberikan perlindungan yang sama kepada kekayaan milik umum dan pribadi? Ini pernah menjadi salah satu masalah prinsipal yang paling mengundang perhatian di dalam dan luar negeri dalam Rancangan Undang-undang Hak Atas Kekayaan. Pada hal, Undang-undang itu adalah sebuah undag-undang sipil dan salah satu prinsip penting undang-undang sipil adalah pemberian perlindungan yang sama kepada hak pemiliknya. Wang Zhaoguo mengatakan,

" Di bawah prasyarat penetapan pemilikan kekayaan berdasarkan hukum, sebagai subyek hak kekayaan, baik negara, kolektif maupun pribadi harus diberi perlindungan yang sama terhadap hak atas kekayaan mereka. Perlindungan sama bukan berarti status dan peran ekonomi hak milik yang berbeda dalam ekonomi nasional adalah sama. Di bidang sektor penting dan bidang kunci yang berkaitan dengan keamanan negara dan nadi ekonomi nasional harus dijamin daya pengendalian ekonomi milik negara, dan kesemua itu diatur dalam Undang-Undang Ekonomi dan Undang-Undang Administrasi."

Berdasarkan rancangan undang-undang itu, undang-undang tersebut tidak saja melindungi pendapatan sah, rumah dan barang-barang kehidupan milik pribadi, tapi juga memberikan perlindungan kepada tabungan pribadi, investasi serta penghasilannya, dan melarang satuan dan perseorangan manapun mengangkangi, merampas dan merusak kekayaan sah pribadi. Wang Zhaoguo mengatakan,

" Sejak diadakannya reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar, ekonomi Tiongkok berkembang cepat, taraf kehidupan rakyat terus meningkat dan kekayaan pribadi semakin bertambah. Melindungi dengan sungguh-sungguh kekayaan pribadi warga negara, tidak saja adalah ketentuan undang-undang dasar, tapi juga keinginan merata dan tuntutan urgen massa rakyat. Ketentuan-ketentuan itu telah menyempurnakan lebih lanjut sistem hukum perlindungan kekayaan pribadi, menguntungkan untuk mengobarkan kegairahan massa rakyat untuk berkreasi, mengumpulkan kekayaan dan mendorong keharmonisan sosial."

Di pedesaan, yang paling erat berkaitan dengan kekayaan petani adalah tanah. Naskah rancangan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan tidak saja telah membuat ketentuan yang tegas dan ketat mengenai perlindungan tanah garapan, juga telah membuat ketentuan rinci atas standar dan porsedur kompensasi rekuisisi tanah. Mengenai hal itu, Wang Zhaoguo menjelaskan,

" Ketentuan ini mencerminkan prinsip yang dipegang pemerintah bahwa standar kompensasi rekuisisi tanah harus menjamin taraf semula penghidupan petani yang tanahnya direkuisisi tidak menurun, dan matapencahariannya untuk jangka panjang terjamin."

Pakar berpendapat, kesulitan penyusunan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan ialah UU tersebut harus sesuai dengan keadaan nyata taraf perkembangan ekonomi dan sosial di Tiongkok dan sesuai pula dengan proses reformasi dan pembangunan. Sementara menilai positif hasil-hasil yang dicapai, juga perlu memberi ruang bagi langkah reformasi berikutnya. Maka, dalam sejarah pembuatan undang-undang di Tiongkok, rancangan undang-undang tersebut dibahas sampai tujuh kali seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Setelah mendengarkan keterangan mengenai rancangan undang-undang itu, hampir 3.000 wakil KRN akan membahasnya secara menyeluruh dan cermat mewakili 1,3 miliar rakyat Tiongkok, dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu undang-undang itu.