Sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN), lembaga kekuasaan negara tertinggi Tiongkok sedang berlangsung di Beijing. Perdana Menteri Wen Jiabao dalam laporan pekerjaan pemerintah yang disampaikan kepada sidang beberapa hari lalu untuk dibahas dengan tegas menyatakan, pemerintah akan membakukan perilaku administrasinya berdasarkan hukum, secara mendalam melancarkan pembangunan pemerintahan bersih dan perjuangan antikorupsi, menyempurnakan sistem penindakan dan pencegahan korupsi yang meletakkan pendidikan, sistem dan pengawasan pada kedudukan sama pentingnya.

Perdana Menteri Wen Jiabao dalam laporan pekerjaan pemerintah yang disampaikan di depan sidang tahunan KRN tanggal 5 Maret lalu menunjukkan, tujuan pemerintah Tiongkok ialah membangun sebuah pemerintah yang baku perilakunya, adil dan transparan, tekun bekerja, efisien dan bersih, membangun suatu pemerintah yang disenangi massa rakyat. Untuk mewujudkan tujuan itu, suatu pekerjaan penting yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan diri ilah:"Membakukan perilaku administrasi berdasarkan hukum, secara mendalam melakukan pembangunan pemerintahan bersih dan perjuangan antikorupsi, menyempurnakan sistem penindakan dan pencegahan korupsi yang meletakkan pendidikan, sistem dan pengawasan pada kedudukan yang sama pentingnya."

Pemaparan Wen Jiabao itu mendapat persetujuan luas para wakil yang menghadiri sidang. Wakil KRN, Ketua Kejaksaan Provinsi Jilin, Suo Weidong mengatakan, dari laporan pekerjaan pemerintah Perdana Menteri Wen Jiabao dapat diketahui bahwa sikap pemerintah Tiongkok untuk memerangi korupsi adalah sangat tegas. Ini juga sikap dan tekad yang senantiasa dipegang Partai Komunis dan pemerintah Tiongkok. Dikatakannya,"Laporan Perdana Menteri Wen Jiabao mendapat sambutan tepuk tangan para wakil. Untuk membangun pemerintah yang bersih, adil dan efisien, perlu meningkatkan reformasi wewenang perizinan administrasi dan melaksanakan langkah-langkah reformasi di berbagai bidang. Pelaksanaan langkah-langkah itu secara efektif akan mengambil peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi."

Tahun 2004, pemerintah Tiongkok mengumumkan pelaksanaan Pokok-pokok Untuk Mendorong Pelaksanaan Pemerintahan Berdasarkan Hukum, dalam mana telah digariskan tujuan pembangunan pemerintah yang menjalankan wewenang berdasarkan hukum. Sejak itu, kemajuan-kemajuan baru terus menerus dicapai dalam penyempurnaan sistem antikorupsi dan pemerintahan bersih serta keterbukaan urusan administrasi.

Sikap tegas Partai Komunis Tiongkok sebagai partai berkuasa dan pemerintah dalam memerangi korupsi tahun lalu mendapat penilaian positif berbagai kalangan masyarakat. Dalam upaya menanggulangi penyuapan komersial di bidang konstruksi proyek, pengalihan tanah, pembelian dan penjualan obat dan lain-lain, sejumlah kasus yang melibatkan instansi pemerintah dan stafnya telah diproses, prinsip persaingan adil dan ketertiban pasar telah dijaga.

Sementara itu, partai dan pemerintah Tiongkok juga mencapai kemajuan penting dalam pembangunan undang-undang dan sistem antikorupsi dan pembangunan pemerintahan bersih. Sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait telah dilaksanakan atau diperbaiki.

Kasus penyalahgunaan dana jaminan sosial kota Shanghai adalah salah satu kasus yang paling menarik perhatian dari kasus-kasus antikorupsi yang diproses tahun lalu. Terungkapnya kasus itu menunjukkan kurang sempurnanya sistem pengelolaan dan pengawasan dana. Sehubungan dengan kasus itu, sejumlah kader pimpinan pemerintah ditindak karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan menerima suapan. Kasus itu juga menempatkan pemerintah kota Shanghai pada posisi yang disoroti masyarakat. Dalam sidang tahunan KRN kali ini, wakil KRN, Penjabat Sekretaris Komite Partai Kota Shanghai, Wali Kota Shanghai Hanzheng menyatakan, Shanghai akan menarik pelajaran dari kasus dana jaminan sosial dan meningkatkan lebih lanjut pembangunan pemerintah. Dikatakannya,"Melalui kasus ini, kami akan meningkatkan pembangunan sistem dalam proses membangun pemerintah bertanggung jawab, pemerintah yang menjalankan wewenang berdasarkan hukum dan pemerintah yang melayani masyarakat. Kami akan meningkatkan pengawasan. Kekuasaan harus diawasi, khususnya terhadap operasional kekuasaan. Pengawasan KRN, MPPR, masyarakat, sistem dan opini harus ditingkatkan untuk menjamin kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan secara transparan."

Anggota Dewan Harian Polit Biro, Sekretaris Komisi Pemeriksa Disiplin Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Wu Guanzheng menyatakan perlunya untuk mencegah dan memberantas korupsi dari akar sumbernya. Ia mengatakan,"Proses mendorong maju pekerjaan antikorupsi dan membangun pemerintahan bersih adalah proses penyempurnaan sistem dan mekanisme. Penyelesaian masalah korupsi secara mendasar hanya dapat dicapai dengan memperdalam reformasi dan pembangunan sistem untuk selangkah demi selangkah memberantas tanah dan syarat bagi pertumbhan gejala korupsi."

Menurut keterangan, Tiongkok sedang mempelajari pembentukan lembaga khusus tingkat nasional untuk mencegah korupsi. Hal itu akan membantu penyusunan berbagai peraturan dan sistem konkret, dan menjamin kesinambungan pengawasan, dengan demikian dapat mengurangi kerugian ekonomi dan dampak negatif masyarakat akibat korupsi, dan melicinkan jalan bagi pembangunan masyarakat harmonis.