Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao dalam laporan pekerjaan pemerintah menyatakan akan memperbesar tunjangan kebijakan di bidang keuangan dan perpajakan, membina dan menyempurnakan sistem pembangunan rumah sewa murah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem perumahan ekonomis untuk warga kota. Ini tidak saja memanifestasikan perhatian besar pemerintah sekarang pada masalah perumahan kelompok yang penghasilannya rendah, tapi juga mengajukan tuntutan tegas kepada pemerintah berbagai tingkat dalam penyelesaian kesulitan perumahan kelompok yang penghasilannya rendah.

Justru seperti apa yang dinyatakan oleh wakil KRN Nan Cunhui, praktek operasional pasar dalam dan luar negeri membuktikan bahwa pasar tidak dapat memperhatikan kelompok lemah. Kalau hendak merealisasi setiap orang mempunyai tempat tinggalnya sendiri, sama sekali tidak diselesaikan hanya mengandalkan komersialisasi perumahan. Menyelesaikan kesulitan perumahan kelompok yang penghasilannya rendah, terutama harus mengandalkan bantuan dana dan upaya pemerintah, ini merupakan tanggung jawab yang tak dapat dielakkan oleh satu pemerintah modern. PKT berasas tujuan berkuasa untuk rakyat, pemerintah Tiongkok mementingkan tuntutan kehidupan rakyat, maka, harus rela mengeluarkan tanah dan keuangan untuk mengadakan pekerjaan dengan baik pembangunan perumahan sewa rendah dan perumahan ekonomis.

Satu kecirian jelas sidang KRN dan MPPR kali ini ialah mempedulikan lebih banyak terhadap masalah yang menyangkut kepentingan vital massa rakyat yang luas di bidang-bidang perumahan, pengobatan, pendidikan dan penempatan tenaga kerja. Lebih mementingkan perkembangan sosial, lebih memperbesar pemasokan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, sehingga pemerintah dapat membantu dan mendukung kelompok yang penghasilannya rendah, agar seluruh rakyat berbagi bersama hasil reformasi dan pembangunan, tidak saja langkah realitas membangun masyarakat yang harmonis, tapi juga manifestasi konkret ide PKT berkuasa untuk rakyat.

Praktek membuktikan, dalam reformasi dan pengembangan sosial dan ekonomi, tidak saja harus sepenuhnya menghargai dan memainkan peranan pasar, tapi juga tidak boleh semua diserahkan kepada pasar untuk diselesaikan. Khususnya dalam masalah yang menyangkut kepentingan vital massa rakyat yang luas seperti pendidikan, pengobatan, perumahan dan penempatan tenaga kerja. Kalau semuanya hendak diselesaikan melalui pasar, ini adalah penyimpangan kesadaran perkembangan, arah reformasi dan fungsi pemerintah. Penyimpangan ini termanifestasi dalam pekerjaan realitas, di sejumlah daerah dan tindakan sebagian kader pimpinan. Pemerintah hanya mengutamakan pertumbuhan PDB, tender dan penyerapan modal asing, tapi kurang memperhatikan dan membantu kelompok yang sulit ekonominya serta kelompok yang penghasilannya rendah, serta pemasokan di bidang pembangunan usaha publik juga berkurang. Suatu fakta yang tak dapat diremehkan ialah sampai akhir tahun 2006, dalam 657 kota di seluruh Tiongkok masih terdapat 145 kota yang tidak membangun rumah sewa murah. Pemikiran yang tidak sesuai dengan perkembangan harmonis perlu dikikis tuntas.

Dalam proses sejarah perkembangan Tiongkok, sidang tahunan KRN dan MPPR kali ini mengutamakan topik megah yaitu mempedulikan kehidupan rakyat dan menjamin kehidupan rakyat, langkah penting pemerintah sekarang yang mementingkan kehidupan rakyat dan memperbaiki kehidupan rakyat akan menulis lembaran yang mempunyai arti mendalam. Langkah kebijakan yang dikemukakan itu menuntut pemerintah berbagai tingkat sekuat tenaga memperhatikan perkembangan usaha publik dan usaha sosial yang menyangkut kepentingan bital massa rakyat yang luas. Semua itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang berkuasa untuk rakyat.