Sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional ( KRN ) Tiongkok sebagai lembaga kekuasaan tertinggi negara hari ini ditutup di Beijing setelah berlangsung selama 11 setengah hari. Sebelumnya, sidang telah mengesahkan " Undang-Undang Hak atas Kekayaan " dan " Undang-Undang Pajak Pendapatan Perusahaan " melalui pemungutan suara, sementara meratifikasi pula " Laporan Pekerjaan Pemerintah " setelah dibahas dan direvisi oleh wakil-wakil KRN.

" Undang Undang Hak atas Kekayaan " adalah salah satu undang-undang penting yang berfungsi sebagai pendukung dalam sistem undang-undang Tiongkok. Undang-Undang itu secara merata melindungi hak atas kekayaan baik yang milik umum maupun yang milik pribadi, serta menyempurnakan sistem perlindungan kekayaan milik pribadi. Selain itu, Undang-Undang tersebut selain meningkatkan intensitas perlindungan atas kekayaan milik negara, juga berusaha memelihara kepentingan fundamental petani, dan secara layak menangani masalah-masalah yang menyangkut kepentingan para warga, antara lain kompensasi penggusuran. Menurut " Undang-Undang Pajak Pendapatan Perusahaan " yang baru saja digulirkan, Tiongkok telah mencabut perlakuan dwi tingkat pajak yang berbeda ketika memungut pajak pendapatan terhadap perusahaan modal dalam negeri dan perusahaan modal asing, melainkan menerapkan tingkat pajak tunggal 25%.

Setelah disahkannya kedua undang-undang itu, Ketua Komite Tetap KRN Wu Bangguo menyatakan perlu mengintensifkan penyusunan cara pelengkap, dalam rangka melakukan persiapan sepenuhnya untuk menerapkan kedua undang-undang tersebut, memainkan sepenuhnya peranan pembakuan, pengarahan dan penjaminan undang-undang.

Berdasarkan " Laporan Pekerjaan Pemerintah " yang disahkan sidang tahunan, pemerintah Tiongkok akan berusaha memperkecil kesenjangan tingkat kehidupan antara penduduk kota dan desa, mendirikan sistem jaminan kehidupan minimal di pedesaan seluruh negeri, sementara berusaha meredakan kontradiksi dalam surplus perdagangan yang terlalu besar, mengambil langkah untuk secara berangsur-angsur memperbaiki ketidak-seimbangan neraca pembayaran internasional. Di atas dasar mengoptimalkan struktur, meningkatkan efisiensi dan menurunkan pengausan serta pelestarian lingkungan, target laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini diprakirakan akan mencapai kurang lebih 8%.