Sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok beruturut-turut ditutup hari ini dan kemarin. Sidang tahunan KRN dan MPPR merupakan peragaan secara terpusat politik demokratis yang berciri khas Tiongkok, sekaligus jendela terbaik yang memanifestasikan kehidupan politik dan arah perkembangannya. Sedang mendorong masyarakat Tiongkok melangkah maju ke arah keadilan dan demokrasi adalah informasi paling menonjol yang terungkap dari kedua sidang tersebut.

Menjelang pembukaan kedua sidang tahunan tersebut, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao dalam sebuah artikel yang dibubuhi namanya menunjukkan, dewasa ini dua tugas utama yang dihadapi Tiongkok ialah membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif, dan secara berangsur-angsur mewujudkan keadilan sosial. Ini merupakan pertama kalinya pemimpin tertinggi Tiongkok menempatkan peningkatan keadilan sosial pada posisi setara dengan pengembangan tenaga produktif, ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan terhadap masyarakat Tiongkok dewasa ini.

Dan justru karena itulah, Wen Jiabao menjadikan penyelesaian masalah-masalah yang mempengaruhi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu bagian penting dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah tahun ini, antara lain laporan itu berbunyi: mendirikan sistem jaminan kehidupan minimum di pedesaan di seluruh negeri, dengan aktif mendorong pelaksanaan sistem pengobatan gotong royong pedesaan tipe baru, mempercepat pembinaan sistem jaminan sosial yang sesuai dengan ciri khas buruh petani, keuangan pusat mengucurkan 9,5 miliar yuan renminbi sebagai dana penunjangan bea siswa, dan secara menyeluruh menghapuskan biaya sekolah dan ongkos serbaneka lainnya tahap pendidikan wajib di pedesaan. Langkah-langkah yang tercantum dalam laporan itu menyatakan tekad pemerintah untuk menambah pemasokan demi memelihara keadilan sosial. Selama berlangsungnya sidang, serangkaian masalah yang menyangkut perkembangan pedesaan, pendidikan, membubungnya harga properti dan masalah reformasi pengobatan adalah topik-topik hangat yang dibahas para wakil KRN dan anggota MPPR.

Tiongkok telah menciptakan keajaiban ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi pesat selama 30 tahun berturut-turut, sehingga penghidupan rakyat diperbaiki nyata, sementara itu mewujudkan pula perkembangan bersejarah dari masyarakat yang cukup sandang pangan sampai masyarakat yang cukup sejahtera. Sementara meningkatkan secara besar-besaran taraf hidup rakyat dan tingkat kekayaan warga, hasil perkembangan juga mendatangkan serentetan masalah, antara lain kesenjangan antara kota dan desa serta kesenjangan antar daerah, meruncingnya jurang antara yang kaya dan yang miskin, terbelakangnya pendidikan di pedesaan, serta tidak sempurnanya sistem jaminan sosial. Yang patut ditunjukkan ialah, masalah-masalah yang menyangkut keadilan sosial muncul dalam proses perkembangan Tiongkok, akan tetapi apabila masalah-masalah itu tak kunjung diselesaikan dalam waktu lama, maka itu pasti akan membahayakan perkembangan sehat dan berkelanjutan seluruh negeri.

Dua hukum penting yaitu Undang-Undang Hak atas Kekayaan dan Undang-Undang Pajak Pendapatan Perusahaan yang diperiksa, dibahas dan diterima sidang tahunan KRN juga dengan kuat menanggapi seruan himbauan keadilan yang semakin tinggi di masyarakat Tiongkok beberapa tahun belakangan ini. Undang-Undang Hak atas Kekayaan telah memberikan perlindungan sama rata kepada kekayaan swasta dan publik, dan berharapan membina suatu tatanan ekonomi yang berdasarkan hak milik. Sedangkan Undang-Undang Pajak Pendapatan Perusahaan bahkan menyeragamkan sistem pajak pendapatan perusahaan domestik dan modal asing di Tiongkok yang selalu dalam keadaan tidak seimbang dalam jangka panjang, menyediakan lingkungan persaingan pasar yang lebih adil bagi perusahaan dalam wilayah Tiongkok.

Sama seperti dengan keadilan sosial, kepedulian semakin besar terhadap demokrasi juga merupakan aspek penting sidang KRN dan MPPR kali ini. Masa rapat kedua sidang tahunan agak diperpanjang tahun ini, menambah waktu untuk membahas naskah rancangan resolusi UU Hak atas Kekayaan dan UU Pajak Pendapatan Perusahaan, ini menguntungkan para wakil KRN dan anggota MPPR sepenuhnya membahas dan mengemukakan pendapatnya. Di antaranya, naskah rancangan resolusi UU Hak atas Kekayaan merupakan naskah rancangan hukum yang paling banyak diperiksa dan dibahas dalam sejarah penegakan hukum Tiongkok. Dalam proses tersebut, Komite Tetap KRN Tiongkok telah mengumumkan naskah rancangan UU Hak atas Kekayaan semuanya kepada masyarakat dan menerima 10. 000 lebih pendapat massa rakyat. Boleh dikatakan, prosesnya sendiri UU Hak atas Kekayaan dari perumusan sampai diloloskan itu telah memanifestasikan peningkatan taraf demokrasi Tiongkok.

Dalam sidang tahunan KRN dan MPPR, wakil KRN dan anggota MPPR mengemukakan pandangan yang berbeda berkisar banyak masalah, mengajukan berbagai naskah rancangan, mulai dari penambahan pendapatan kaum tani sampai antimonopoli, dari pendorongan demokrasi basis sampai persiapan Olimpiade Beijing dan lain sebagainya. Cara teknik penyiaran modern juga memperkaya bentuk partisipasi demokrasi, wakil KRN dan anggota MPPR juga mengumpulkan pendapat rakyat melalui internet, para pengguna internet juga mengajukan 120,000 lebih masalah kepada Perdana Menteri Wen Jiabao.

Suara kritik para wakil KRN dan anggota MPPR terhadap sejumlah badan pemerintah dan kekurangan pekerjaan lokal juga bergelombang, sehingga memaksa banyak pejabat senior menyatakan minta maaf dan mengkritik sendiri kepada massa rakyat berkenaan dengan adanya kesalahan dan kekurangan dalam pekerjaan mereka. Kesemuanya itu menunjukkan sidang KRN dan MPPR sedang terus disempurnakan dan mendorong maju dengan mantap politik demokrasi yang berkepribadian Tiongkok.