Dalam lingkup seluruh dunia, kontradiksi antara perkembangan ekonomi dengan sumber energi dan lingkuangn semakin menonjol. Tiongkok yang tengah dalam perkembangan pesat pun tak terkecuali. Pesatnya pertumbuhan konsumsi energi adalah keadaan pemanfaatan energi Tiongkok dewasa ini. Sedangkan penghematan energi merupakan kebijakan negara yang pokok, pemerintah Tiongkok mengajukan targetnya untuk menurunkan 20% Produk Domestik Bruto ( PDB ) per unit sampai tahun 2010. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ( KRN ) Tiongkok sebagai badan legislatif pekan ini mulai merevisi " Undang-Undang Penghematan Energi " yang sudah berlaku selama 9 tahun. Opini berpendapat, revisi terhadap undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem penghematan energi, dari dasarnya mendorong ekonomi nasional berkembang ke tipe penghematan energi dan pelestarian lingkungan.

Revisi kali ini telah meningkatkan intensitasnya, hampir setiap pasal telah direvisi dengan pengarahan yang kuat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat ekonomi dan percepatan proses urbanisasi, konsumsi energi di sektor konstruksi, transportasi, badan publik meningkat dengan cepat, ini merupakan mata rantai yang perlu ditingkatkan dalam pekerjaan penghematan energi dewasa ini. Perubahan paling besar dalam revisi kali ini ialah memasukan pekerjaan penghematan energi di bidang-bidang tersebut ke dalam lingkup undang-undang tersebut. Rancangan revisi menentukan serangkaian sistem penghematan energi dan tindakan pengelolaan untuk sektor konstruksi dan transportasi.

Titik terang dalam rancangan revisi lainnya ialah dirumuskannya serangkaian langkah pengarahan dan pemaksaan serta disempurnakannya sistem standar dan sistem pengawasan dan pengelolaan.

Kerena kesulitan dan permasalahan yang dihadapi cukup banyak, maka pada tahun lalu Tiongkok gagal mewujudkan target penghematan energi dan penurunan pengausan yang ditetapkan pada awal tahun lalu. Para pakar berpendapat, penyebab utama tak terwujudnya target ialah kurangnya tindakan pemaksaan, tak sempurnanya mekanisme pengekangan dan langkah menindak. Oleh karena itu, mengintensifkan pengekangan dalam rancangan revisi kali ini merupakan tugas utama. Menurut rancangan revisi kali ini, pemerintah pusat akan meningkatkan kepemimpinan dan koordinasi terhadap pekerjaan penghematan energi, membakukan kewajiban badan pengelolaan penghematan energi berbagai tingkat. Selain itu, pasal-pasal tentang tindakan yang tak memanfaatkan energi dengan efektif dan perlu dituntut hukum bertamah 18 butir dari 8 butir semulanya. Tindakan-tindakan yang sebelumnya " ditoleransi " juga dicantumkan dalam rancangan revisi, antara lain laporan tentang keadaan pemanfaatan energi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, pelanggaran standar penghematan energi, sementara intensitas denda pun ditingkatkan.