Sistem kepartaian di Tiongkok berbeda dengan sistem persaiangan dua partai atau multi partai di negara-negara Bara, juga berbeda dengan sistem partai tunggal di sejumlah negara. Tiongkok menerapkan sistem kerjasama multi-partai dan musyawarah politik di bahwa pimpin Partai Komunis Tiongkok ( PKT ). Sistem kepartaian ini ditegakkan dan dikembangkan oleh PKT dan partai-partai demokratis dalam praktek revolusi, pembangunan dan reformasi dalam waktu panjang, dan merupakan suatu sistem politik dasar di Tiongkok zaman sekarang.
Ciri sistem politik di Tiongkok itu adalah kerjasama multi partai di bawah pimpinan PKT; PKT sebagai partai berkuasa, dan berbagai partai ambil bagian dalam pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Partai-partai demokratis adalah partai sahabat akrab dan partai partisipasi pemerintahan yang bersatu dan bekerjasama dengan PKT, bukan partai oposisi. Partai-partai demokratis ambil bagian dalam pemerintahan negara, ambil bagian dalam konsultasi mengenai kebijakan penting negara dan pemilihan pemimpin negara, ambil bagian dalam pengelolaan urusan negara, ikut menyusun dan melaksanakan kebijakan, undang-undang dan peraturan negara. Keadaan dan sifat negara Tiongkok telah menentukan bahwa pimpinan PKT merupakan prasyarat terpenting dan jaminan mendasar bagi kerjasama multi-partai. Sementara itu, pimpinan tersebut bukan memborong segalanya dengan begitu saja, melainkan adalah pimpinan politik, yakni pimpinan di bidang prinsip politik, arah politik dan kebijakan penting.
Sistem kerjasama multi-partai dan musyawarah politik yang dipimpin oleh PKT tidak saja dapat memusatkan kecerdasan berbagai partai demokratis, berbagai organisasi rakyat dan tokoh-tokoh berbagai kalangan, mendorong pengambilan keputusan oleh partai berkuasa dan pemerintah berbagai tingkat dengan lebih ilmiah dan demokratis, dapat pula memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan tuntutan massa berbagai bidang, disamping dapat menghindari cacat berkuasanya satu partai tanpa pengawasan, dapat pula menghindari kekacauan politik, serta ketidak tenteraman dan ketidak persatuan akibat pertikaian dan saling mendongkel di antara partai-partai.
|