Pada saat diselenggarakannya Kongres Nasional ke-17 Partai Komunis Tiongkok PKT, Wakil Kongres Nasional ke-17 PKT selaku kepala Jawatan Nasional Hak Atas Kekayaan Inteletual HAKI, Tian Lipu menerima wawancara khusus wartawan CRI. Dikatakannya, selama 20 tahun lebih setelah reformasi dan keterbukaan, usaha HAKI Tiongkok mencapai prestasi nyata. Khususnya selama lima tahun setelah Kongres Nasional ke-16 PKT, usaha HAKI Tiongkok mencapai kemajuan besar.

Tian Lipu mengenang kembali perkembangan usaha HAKI Tiongkok. Dikatakannya, dewasa ini, sistem hukum HAKI di bidang paten, merek dan hak cipta telah terbentuk dan semakin disempurnakan di Tiongkok. Setelah Tiongkok menjadi anggota WTO, Tiongkok dengan sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, menaati ketentuan terkait dalam persetujuan, dan mengadakan kerjasama multilateral atau bilateral dengan berbagai negara.

Tian Lipu berpendapat, prestasi tersebut tak terpisah dengan serangkaian kebijakan penting yang diambil PKT dan pemerintah Tiongkok dalam tahun-tahun terakhir ini. Dikatakannya, selama lima tahun lalu, PKT dan Dewan Negara sangat mementingkan HAKI. Keduanya mengambil serangkaian tindakan, antara lain mendirikan tim pimpinan pekerjaan HAKI, tim pimpinan pekerjaan penyusunan strategi negara, dan lain-lain.

Akan tetapi, pada beberapa tahun ini, kritikan tetap sering terdengar terhadap lemahnya perlindungan terhadap HAKI oleh Tiongkok. Khususnya antara Tiongkok dan AS, masalah HAKI bahkan menjadi salah satu bidang utama yang mengakibatkan pergeseran perdagangan kedua negara. Mengenai hal tersebut, Tian Lipu menganalisa, bahwa kondisi tersebut terjadi karena dua sebab. Pertama, karena upaya besar pemerintah Tiongkok tidak disadari, dan yang kedua adalah adanya maksud lain.

Tian Lipu berpendapat, pembajakan yang telah menjadi masalah global, hendaknya diselesaikan dengan kerjasama dan dialog internasional yang luas, bukan dengan cara melawan dan mencela. Dikatakannya, pembajakan adalah masalah global. Korbannya bukanlah hanya orang asing, tapi orang Tionghoa sendiri. Pengarang dan perusahaan yang bergerak di bidang seni dan budaya mengalami kerugian paling besar. Karena itu, pemberantasan pembajakan adalah pendirian yang dipegang pemerintah Tiongkok, dan Tiongkok tidak akan berubah karena pendapat luar negeri, dan akan terus melanjutkan aksi tersebut. Tentu saja, Tiongkok pun membutuhkan kerjasama internasional yang luas.

Tian Lipu mengungkapkan, setelah Kongres Nasional ke-17 PKT, Tiongkok akan mengeluarkan strategi HAKI yang terdiri dari satu program dan 20 topik dengan lingkup yang cukup luas. Menanggapi kesulitan yang dihadapi dalam usaha mendorong HAKI, Tian Lipu berpendapat bahwa kesadaran masyarakat Tiongkok atas HAKI tetap lemah, dan diharapkan kesadaran itu akan terus ditingkatkan.