Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana Pedesaan sedang diadakan di Kota Zhengzhou, ibukota Provinsi Henan. Anggota Dewan Negara Tiongkok Hua Jianmin menyatakan, Tiongkok akan dengan sungguh-sungguh menstabilkan angka kelahiran rendah di pedesaan. Berikut ini kami sampaikan laporan wartawan kami.

Sejak diterapkannya kebijakan keluarga berencana pada tahun 1970-an, Tiongkok kurang melahirkan populasi sejumlah 400 juta orang dan ini telah menjamin perkembangan selaras populasi dengan ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan sumber daya. Akan tetapi, masalah kependudukan Tiongkok kini masih menghadapi situasi yang relatif serius, lebih-lebih populasi di pedesaan yang merupakan 63% dari total penduduk Tiongkok, karena berbagai sebab, angka kelahiran rendah dewasa ini menghadapi tekanan besar, dan angka kelahiran di 26 provinsi berturut-turut mengalami kenaikan pula. Sementara itu, taraf jaminan pelayanan keluarga berencana di pedesaan sangat rendah dan peredaran populasi dipercepat, semua ini dengan mendesak membutuhkan peningkatan lebih lanjut pekerjaan kependudukan dan keluarga berencana di pedesaan.

Di depan rapat kerja nasional kependudukan dan keluarga berencana pedesaan selama dua hari, anggota Dewan Negara Hua Jianmin menyatakan, Tiongkok akan terus menyempurnakan mekanisme pengarahan kepentingan kependudukan dan keluarga berencana di pedesaan dan dengan sungguh-sungguh menstabilkan angka kelahiran rendah di pedesaan. Dikatakannya,

"Cara membimbing massa rakyat dengan suka rela melepaskan keinginan untuk melahirkan lebih banyak anak dengan mekanisme pengarahan kepentingan itu merupakan sebuah penerobosan dan inovasi jalan pemikiran kependudukan dan keluarga berencana tradisional dan juga merupakan kebijakan permanen untuk menstabilkan angka kelahiran rendah. Berbagai tempat hendaknya mengikuti jalan pemikiran itu dan terus mengadakan penjajakan dan penyempurnaan."

Menurut penjelasan, pemerintah Tiongkok pada tahun 2004 mengeluarkan kebijakan dan memberikan hadiah tak lebih kurang dari 600 yuan pertahun kepada orang tua yang hanya melahirkan satu anak atau dua anak perempuan dan ini merupakan permulaan mekanisme pengarahan kepentingan pembentukan keluarga berencana di pedesaan Tiongkok. Seusai itu, pemerintah Tiongkok terus memperbesar hadiah dan tunjangan kepada keluarga yang menjalankan keluarga berencana di pedesaan, misalnya terhadap petani dan penggembala di daerah Tiongkok bagian barat yang menjalankan keluarga berencana sekaligus diberikan hadiah 3 ribu yuan dan membimbing mereka menggunakan uang hadiah itu untuk produksi dan membantu mereka melepaskan diri dari kemiskinan. Kepada keluarga yang anak tunggalnya mati atau cedera, pemerintah memberikan subsidi menurut standar yang tertentu. Sejak tahun 2004, pemerintah mengalokasi dana sekitar 4,5 miliar yuan RMB di bidang tersebut dan petani yang memperoleh manfaat pada tahun ini mencapai 2 juta 330 ribu orang.

Menteri Komisi Keluarga Berencana Negara Zhang Weiqing mengatakan, pembentukan mekanisme pengarahan kepentingan tersebut memungkinkan keluarga pedesaan yang menjalankan keluarga berencana memperoleh kompensasi, dengan sendirinya juga telah menyelesaikan masalah seperti kekurangan tenaga kerja karena menerapkan keluarga berencana, kesulitan produksi dan kehidupan serta kekurangan jaminan sosial hari tua sehingga keinginan kaum tani untuk menjalankan keluarga berencana meningkat. Ia menjelaskan, pemerintah ke depan akan memadukan berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat dan petani dengan keluarga yang menjalankan keluarga berencana dan memberikan preferensi kepada keluarga yang menjalankan keluarga berencana di bidang penempatan tenaga kerja, pengobatan dan pendidikan. Ia mengatakan,

"Pemerintah akan memanifestasikan sepenuhnya preferensi prioritas kepada keluarga yang menjalankan keluarga berencana dalam pembangunan sistem jaminan sosial seperti jaminan kehidupan minimum di pedesaan dan pengobatan gotong royong tipe baru supaya massa rakyat yang menjalankan keluarga berencana lebih banyak berbagi hasil reformasi dan pembangunan."

Bersamaan dengan membentuk mekanisme pengarahan kepentingan di daerah pedesaan, Tiongkok juga telah meningkatkan perhatiannya kepada keadaan kelahiran kelompok petani yang beredar dalam jumlah besar. Kini, di Tiongkok terdapat sekitar 150 juta populasi migran dan induknya adalah buruh migran yang bekerja di kota dan berada pada masa subur. Sejumlah daerah sangat kekurangan atas pelayanan terhadap keluarga berencana dan pengelolaan terhadap mereka. Menurut statistik, pada tahun lalu, 80% populasi migran belum pernah memperoleh dengan cuma-cuma alat-alat atau obat kontrasepsi di tempat tinggalnya dan 60% populasi migran melahirkan lebih dari satu anak.

Sejak tahun ini, banyak provinsi mulai membentuk mekanisme pekerjaan dengan mengutamakan tempat tinggal sekarang dan koordinasi tempat tinggal dan tempat asal, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan keluarga berencana terhadap populasi migran. Misalnya, Provinsi Zhejiang dan Guangdong selain membentuk mekanisme menikmati bersama informasi, juga meningkatkan intensitas alokasi dana dan menjamin populasi migran menikmati pelayanan keluarga berencana gratis seperti penduduk setempat. Anggota Dewan Negara Tiongkok Hua Jianmin menyatakan, intensitas di bidang tersebut ke depan akan ditingkatkan lebih lanjut.