Ketua Parlemen Thailand Yongyuth Tiyapairat dalam jumpa pers kemarin sore mengumumkan keputusannya untuk berhenti menjalankan tugas sebagai ketua parlemen dan ketua majelis rendah Thailand.

Dikatakan oleh Yongyuth, tindakan Komisi Pemilihan Thailand kemarin pagi yang menunjukkan "kartu merah" kepadanya dan mencabut kualifikasinya sebagai anggota parlemen adalah tidak adil, namun untuk memudahkan pengadilan melakukan penyelidikan, ia memutuskan untuk berhenti menjalankan tugas sebagai ketua parlemen dan ketua majelis rendah. Yongyuth berpendapat, dalam proses penyelidikan komisi pemilihan atas tuduhan tentang penyuapan dalam pemilu terdapat banyak perbuatan tidak sah yang dimaksudkan untuk membubarkan Partai Kekuatan Rakyat. Yongyuth menyatakan akan membela kebersihan dirinya.

Dalam pemilihan majelis rendah 23 Desember tahun lalu, Wakil Ketua Pertama Partai Kekuatan Rakyat pada waktu itu dituduh menyuap sejumlah camat di daerah Chiangray, Thailand utara menjelang pemilihan. Sehubungan dengan itu, Komisi Pemilihan khusus membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki kasus tersebut. Untuk menjamin sidang pertama majelis rendah baru setelah pemilu dapat berlangsung pada waktu yang ditentukan Undang Undang Dasar, Komisi Pemilihan mengambil cara "lebih dulu mengukuhkan kualifikasinya, dan menanganinya setelah penyelidikan berakhir" terhadap sejumlah anggota parlemen terpilih yang diadukan, termasuk Yongyuth. Dengan demikian, pemilihan ketua majelis rendah dapat berlangsung tanggal 22 Januari lalu sesuai rencana, dan Yongyuth terpilih sebagai ketua majelis rendah dan parlemen yang baru.

Sekjen Komisi PemilihanSuthipol Thaweechaikarn kemarin pagi mengatakan kepada pers, sesuai dengan Undang Undang Pemilihan, lima anggota Komisi Pemilihan kemarin mengadakan pertemuan seputar kasus Yongyuth yang disangka terlibat dalam perkara penyuapan dalam pemilihan. Berdasarkan hasil pemungutan suara 3 setuju dan 2 kontra, Komisi Pemilihan memutuskan untuk menunjukkan "kartu merah" kepada Yongyuth, yakni mengusulkan untuk mencabut kualifikasinya sebagai anggota parlemen terpilih. Suthipol mengatakan, Komisi Pemilihan diperkirakan akan menyelesaikan penyusunan usul atas kasus tersebut dalam waktu dua pekan, kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk diambil keputusan. Begitu MA menangani kasus itu, dua wakil ketua parlemen akan menjalankan tugas ketua parlemen dan ketua majelis rendah menggantikan Yongyuth.

Partai Kekuatan Rakyat kemarin mengadakan pertemuan berkenaan dengan peristiwa Yongyuth. Juru bicara partai tersebut mengatakan, Ketua Partai Kekuatan Rakyat, Perdana Menteri Samak Sundaravej menyatakan dalam pertemuan itu bahwa partainya akan menghormati keputusan Komisi Pemilihan, dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan kestabilan negara. Kasus tersebut harus diklarifikasi oleh Yongyuth sendiri berdasarkan prosedur undang-undang yang berlaku.

Para analis menunjukkan, sejak berakhirnya pemilihan majelis rendah, kasus yang menduga Yongyuth terlibat penyuapan dalam pemilihan menjadi fokus perhatian masyarakat, karena hasil penanganan kasus itu kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya perubahan penting dalam situasi politik di Thailand di masa datang.

Pertama, berdasarkan ketentuan undang-undang Thailand, kalau MA memutus Yongyuth bersalah, ia akan segera kehilangan kualifikasi sebagai anggota majelis rendah dan ketua paralemen, dan akan dilarang ambil bagian dalam pemilihan dalam waktu lima tahun. Namun hal ini tidak akan menimbulkan dobrakan besar terhadap situasi politik di negeri itu dewasa ini.

Kedua, yang lebih penting ialah, kalau Yongyuth dinyatakan melakukan penyuapan dalam pemilihan dengan melanggar undang-undang pemilihan, Partai Kekuatan Rakyat, dengan mana ia bergabung, kemungkinan akan dibubarkan sebagai sanksi, dan lebih 30 anggota pelaksananya akan kehilangan kualifikasi untuk ambil bagian dalam kegiatan politik selama beberapa tahun, sejumlah anggota utama partai tersebut termasuk Perdana Menteri Samak harus mundur dari panggung politik. Kalau itu yang terjadi, arena politik di Thailand kemungkinan akan mengalami perubahan penting yang sulit diramalkan.

Namun analis juga berpendapat, berhubung Partai Kekuatan Rakyat dewasa ini berada pada posisi menguntungkan sebagai partai berkuasa yang utama, sedang proses pemeriksaan pengadilan membutuhkan waktu panjang, maka kasus Yongyuth diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan berdampak terlalu besar pada pemerintah Thailand sekarang ini.