Sore tadi Dewan Nasional Ke-11 Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok mengadakan sidang pertama di Balai Agung Rakyat Beijing dengan dihadiri 2.000 lebih anggota dari seluruh negeri.

MPPR adalah lembaga penting kerja sama multi partai dan musyawarah politik di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok. MPPR terdiri dari Dewan Nasional dan Dewan Daerah. Menurut peraturan, MPPR mengadakan pergantian masa jabatan setiap lima tahun, dan sidang setelah upacara pembukaan sore tadi adalah sidang tahunan pertama setelah diadakannya pergantian masa jabatan. Sidang pertama dihadiri para pemimpin Partai dan negara, antara lain, Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao dan Jia Qinglin.

Ketua Dewan Nasional MPPR Jia Qinglin atas nama Dewan Nasional MPPR menyampaikan Laporan Pekerjaan kepada para anggota, menyimpulkan pekerjaan dan pengalaman selama lima tahun lalu, dan mengajukan usul mengenai tugas MPPR yang baru. Ia mengatakan, dalam waktu lima tahun lalu, MPPR Ke-10 dengan aktif melaksanakan fungsi musyawarah politik, pengawasan demokratis, serta ambil bagian dan ikut rembuk dalam urusan politik dan pemerintahan dengan berkisar erat pada pekerjaan pusat negara, dan telah memberikan sumbangan penting demi mendorong pembangunan ekonomi sosialis, pembangunan politik, pembangunan kebudayaan dan pembangunan sosial. Jia Qinglin mengatakan:

"Dalam waktu lima tahun yang lalu, kami mengajukan banyak pendapat dan saran dengan berkisar erat pada masalah-masalah penting, antara lain, program 'repelita ke-11', pembangunan masyarakat harmonis sosialis, peningkatan dan perbaikan regulasi makro, pembangunan pedesaan tipe baru sosialis, pembangunan negara tipe inovasi, pembangunan masyarakat hemat sumber daya dan ramah lingkungan, serta restrukturisasi dan transformasi cara pertumbuhan."

Sebagai lembaga musyawarah dan konsultasi tertinggi bagi berbagai partai dan kelompok serta berbagai etnis dan kalangan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, para anggota MPPR selalu mengemukakan pendapat dan usul mengenai kebijakan pemerintah dan masalah-masalah yang menjadi fokus perhatian masyarakat pada saat berlangsungnya sidang tahunan. Jia Qinglin dalam laporannya mengungkapkan, dalam masa bakti lima tahun MPPR Ke-10, Dewan Nasional MPPR seluruhnya menangani 23.000 proposal dan 6.600 lebih informasi yang mencerminkan pendapat massa rakyat.

Proposal dan saran tersebut kebanyakan diserap dalam kebijakan-kebijakan terkait yang disusun badan pemerintah. Anggota MPPR Wang Xi dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Perhubungan Shanghai sangat terkesan atas hal itu. Proposalnya beberapa tahun lalu tentang penghematan energi dan pengurangan emisi polutan mendapat perhatian Komisi Pembangunan dan Reformasi Negara, dan dilaksanakan dalam kebijakan pemerintah. Wang Xi dengan puas mengatakan:

"Dewan Negara mengumumkan serangkaian dokumen tentang penghematan energi dan pengurangan emisi polutan pada tahun-tahun terakhir ini. Situasi penghematan energi dan pengurangan emisi polutan sekarang boleh dikatakan relatif memuaskan."

Wang Xi adalah anggota Asosiasi Pembangunan Negara Demokratis Tiongkok, salah satu dari delapan partai demokratis utama Tiongkok, yang semuanya memiliki anggota di MPPR. Selama lima tahunini, MPPR Ke-10 berusaha meningkatkan kerja sama dengan partai-partai demokratis dan tokoh-tokoh non partai. Mengenai hal itu, Jia Qinglin dalam laporannya mengatakan:

"MPPR mendukung tokoh-tokoh dari berbagai partai demokratis dan non partai ambil bagian dalam pembahasan dan musyawarah mengenai kebijakan-kebijakan penting negara, menghormati dan menjamin hak berbagai partai demokratis untuk menyampaikan pendapatnya atas nama partainya dalam berbagai sidang MPPR, menghormati dan menjamin berbagai partai demokratis dan tokoh-tokoh non partai melakukan peninjauan, mengajukan proposal dan pengaudan serta mencerminkan pendapat massa rakyat."

Mengenai pekerjaan MPPR baru pada masa bakti lima tahun mendatang, Jia Qinglin dalam laporannya mengajukan permintaan agar MPPR berpegang teguh pada dua tema penting, yakni persatuan dan demokrasi, dengan aktif melakukan musyawarah politik, menyempurnakan mekanisme pengawasan, dan meningkatkan peranan para anggota ikut dalam pemerintahan. Jia Qinglin mengatakan:

"MPPR berusaha mendorong keharmonisan hubungan antar partai, hubungan entis, hubungan antar agama, hubungan antar lapisan dan hubungan antara saudara-saudara setanah air dengan bertolak dari kepentingan fundamental massa rakyat dan berkisar pada persepsi ilmiah tentang pembangunan."

Harapan yang diajukan oleh Jia Qinglin mendapat tanggapan Ma Shouxin, anggota MPPR dari Daerah Otonom Etnis Uigur Xinjiang Tiongkok Barat Laut. Ma Shouxin yang berusia 70 tahun adalah seorang Imam agama Islam. Lima tahun lalu, ia terpilih sebagai anggota MPPR, dan terpilih kembali kali ini. Ma Shouxin mengatakan, MPPR memainkan peranan penting dalam mendorong persatuan nasional dan keharmonisan antar agama. Dia menyatakan akan terus menunaikan misinya sebagai anggota dari daerah umat agama etnis minoritas pada masa mendatang. Ia mengatakan:

"Sebagai anggota MPPR, bukan hanya berati kehormatan, tapi juga berarti misi dan tanggungjawab. Kami hendaknya berperan sebagai jembatan, membawa semangat sidang ke Xinjiang dan berbagai daerah lainnya, sementara itu kami juga akan mewakili massa rakyat mengajukan harapan dan perhatiannya pada masalah-masalah titik panas ke sidang."

Di depan upacara pembukaan, Jia Qinglin mengajukan pula perlunya mensistematisasi dan membakukan pembangunan MPPR dan menjadikannya sebagai prinsip penting dalam pekerjaan MPPR pada masa mendatang. Ia mengatakan:

"Meningkatkan pembangunan sistem MPPR adalah isi penting pembangunan politik demokratis sosialis Tiongkok, sekaligus jaminan penting bagi MPPR untuk melaksanakan fungsinya. Melalui pembangunan sistem itu, MPPR akan dijamin dapat memainkan keunggulan MPPR dengan lebih baik."

Dikabarkan, sidang tahunan kali ini berlangsung 11 hari. Dewan Nasional akan memilih lembaga pimpinan MPPR yang baru termasuk ketua MPPR untuk menghadiri sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional sebagai peninjaju. Para anggota juga akan mendengarkan dan membahas Laporan Pekerjaan Pemerintah.