Perkenalan tentang CRISiaran Bahasa Indonesia
China Radio International
Berita Tentang TK
Berita Internasional
Fokus Ekonomi TK
Kehidupan Sosial
Olahraga
Serba-serbi

KTT ASEAN

Kunjungan Hu Jintao Ke Lima Negara Asia dan Afrika

Kunjungan Jurnalis CRI ke Guangdong

Hu Jintao Hadiri KTT G-20 dan APEC serta Lawat ke 4 Negara

Olimpiade Beijing Tahun 2008
Indeks>>
(GMT+08:00) 2008-03-06 16:06:57    
Tiongkok Perdalam Regulasi Makro demi Dorong Perkembangan Selaras Ekonomi dan Sosial

cri

Sidang pertama Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok yang baru kini sedang berlangsung di Beijing. Sidang akan melakukan penilaian terhadap pekerjaan pemerintah pusat dalam waktu lima tahun yang lalu, dan menetapkan program perkembangan Tiongkok pada masa mendatang. Memperdalam regulasi makro serta mendorong perkembangan selaras ekonomi dan sosial adalah kesepahaman bersama yang dicapai para wakil KRN dan badan-badan terkait pemerintah.

Dalam waktu lima tahun lalu, produk domestik bruto (GDP) Tiongkok mencatat laju pertumbuhan 10% ke atas pertahun. Terhitung sampai akhir tahun 2007, Tiongkok menempati urutan ke-4 di dunia dengan agregat ekonomi sebanyak 24 trilyun yuan renminbi. Sementara itu, pendapatan keuangan pemerintah pusat meningkat hampir dua kali lipat, pendapatan penduduk di kota dan desa juga meningkat tajam. Hasil-hasil perkembangan Tiongkok benar-benar dirasakan oleh para wakil KRN dari berbagai daerah.

Dai Chaoxia, wakil dari Provinsi Hunan mengatakan, dengan pendapatan yang semakin bertambah, ia sudah mewujudkan impian memiliki rumah.

"Sekarang saya memiliki satu rumah yang terdiri dari tiga kamar tidur dan dua ruang tamu dengan luasnya 100 meter persegi, kondisinya jauh lebih baik daripada rumah yang lama. Pada beberapa tahun ini, pabrik mempekerjakan saya mencapai hasil guna luar biasa, dapat dikatakan berada pada masa paling baiknya selama 40 tahun lebih ini, sehingga para karyawan yang bekerja di pabrik itu pun mendapat banyak manfaat. Dengan pendapatan yang lebih banyak, tahun lalu saya membeli rumah yang baru."

Perbaikan kesejahteraan yang dirasakan para wakil KRN bersumber dari perubahan gagasan pemerintah Tiongkok tentang perkembangan ekonomi dan sosial. Setelah terjadinya krisis moneter Asia pada tahun 1997, pemerintah Tiongkok berhasil memelihara pertumbuhan ekonomi secara mantap dan relatif pesat melalui pelaksanaan kebijakan keuangan proaktif dan kebijakan valuta yang mantap. Akan tetapi dalam operasi ekonomi setelah itu, muncul masalah-masalah seperti terlalu cepatnya investasi di sejumlah bidang, terlalu besarnya surplus perdagangan luarnegeri, dan ketidakseimbangan perkembangan antara kota dan desa serta antar daerah. Untuk itu, tahun 2003 pemerintah Tiongkok mulai melaksanakan kebijakan regulasi makro. Wakil KRN Liu Shucheng dari Institut Ekonomi Akademi Ilmu Sosial Tiongkok menyatakan, ini menunjukkan bahwa badan-badan terkait Tiongkok telah mengubah kebijakan semula yang semata-mata mengejar laju pertumbuhan cepat ekonomi.

"Dilaksanakannya regulasi makro dimaksudkan untuk menjamin perkembangan ekonomi secara mantap dan relatif cepat, mengarahkan berbagai pihak memfokuskan perhatiannya pada transformasi mode pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mutu pertumbuhan ekonomi, dan mengoptimalkan struktur, tidak lagi semata-mata mengejar laju pertumbuhan."

Berkat perubahan itulah ekonomi Tiongkok mewujudkan perkembangan yang mantap dan relatif cepat dalam waktu lima tahun lalu.

Akan tetapi, justru seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri Wen Jiabao dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah kemarin (5/3) bahwa ekonomi dan sosial Tiongkok, walaupun terus mengalami perkembangan selaras, tetap menghadapi sejumlah masalah yang menonjol dan kontradiksi yang mendalam yang perlu diatasi lebih lanjut. Meningkatnya tekanan kenaikan harga, terlalu cepatnya pertumbuhan investasi di bidang aset tetap dan pemberian kredit, serta ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional dan semakin membesarnya kesenjangan perkembangan antara kota dan desa dan antar daerah, kesemua itu tidak boleh diabaikan.

Ekonom terkenal Tiongkok Lai Yining mengatakan, tekanan inflasi yang dihadapi Tiongkok dewasa ini diakibatkan oleh unsur-unsur terpadu yang tiada taranya dalam sejarah, dan perlu ditanggapi dengan berhati-hati.

"Kenaikan harga barang tahun ini diakibatkan banyak unsur, misalnya cadangan devisa yang menggunakan terlalu banyak valuta, apresiasi mata uang renminbi dan terus mengalirnya modal asing ke Tiongkok, kesemua itu relatif menambah peredaran, suatu unsur yang tiada sebelumnya. Kenaikan harga minyak dan bahan pangan di pasar internasional ikut memicu kenaikan keseluruhan harga barang, yang juga tak pernah terjadi sebelumnya. Bencana alam adalah salah satu unsur yang lain. Maka dapat dikatakan bahwa kenaikan harga barang disebabkan banyak unsur."

Masalah-masalah yang disebabkan unsur-unsur rumit perlu ditangani dengan tindakan terpadu. Dalam jumpa pers KRN hari ini (6/3), Menteri Komisi Pembangunan dan Reformasi Negara Tiongkok Ma Kai mengatakan:

"Perlunya menambah persediaan efektif, khususnya persediaan efektif produk pertanian dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sementara itu perlunya menekan kebutuhan yang tidak rasional, yang terutama adalah terlalu cepatnya investasi dan terlalu banyak pemasokan mata uang, terus menjalankan kebijakan kontraksi mata uang, mendorong keseimbangan pokok antara persediaan total dan kebutuhan total."

Memperbaiki kesejahteraan tetap adalah salah satu target penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok pada masa mendatang. Semakin banyak dana akan digunakan untuk mendukung perkemangan pertanian, memperbaiki layanan pendidikan dan pengobatan di berbagai daerah, khususnya daerah kemiskinan.

Menteri Keuangan Tiongkok Xie Xuren dalam jumpa pers hari ini memberikan penjelasan berikut mengenai anggaran di bidang kesejahteraan rakyat.

"Pendek kata, dalam RAPBN tahun ini, mendukung perkembangan pertanian, mendorong perkembangan pendidikan, pengobatan dan kesehatan serta jaminan sosial dalam rangka menjamin perbaikan kesejahteraan rakyat adalah titik berat pekerjaan keuangan pemerintah. Pemerintah akan berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan terus meningkatkan alokasi dana."