Mulai dari hari Senin kemarin, atmosfer kota Beijing terasa berbeda daripada biasanya. Petugas polisi dan militer nampak ada di mana-mana, terutama di kawasan sekitar Lapangan Tian'anmen. Di gerbang pintu hotel-hotel berbintang di Beiijng juga terlihat lebih banyak penjaga keamanan dibandingkan biasanya. Para pemakai jalan juga nampak lebih tertib. Tranportasi gelap beroda tiga yang akrab dengan sebutan "sanlunche" juga tidak tedeteksi keberadaannya berhubung ada patroli polisi di mana-mana.

Namun ada kejanggalan yang sulit saya temukan jawabannya, yaitu selama seminggu ini kemacetan terasa semakin parah. Bayangkan saja, dari tempat tinggal saya ke stasiun kereta bawah tanah yang biasanya bisa dicapai hanya dengan waktu 15 hingga 20 menit dengan menumpang bis, minggu ini perlu waktu satu jam lebih untuk tiba di stasiun. Akibatnya, banyak sekali penumpang bis yang memilih berjalan kaki dibandingkan berdiam diri di dalam bis yang tak bergerak sama sekali.

Sebagai wartawan yang terhitung masih baru di Tiongkok, saya mencoba menerka dan menghubung-hubungkan keanehan ini dengan diselenggarakannya sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok ke 11 (MPPR) dan Kongres Rakyat Nasional ke 11 (KRN). Dan dugaan saya tidak meleset.

MPPR adalah lembaga penting kerja sama multi partai dan musyawarah politik di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok yang terdiri dari Dewan Nasional dan Dewan Daerah. Sedangkan KRN adalah lembaga rakyat Tiongkok yang menjalankan kekuasaan tertinggi negara.

Sidang MPPR Tiongkok dan Sidang KRN Tiongkok sebenarnya bisa dibilang hampir sama dengan Sidang MPR DPR di ibu pertiwi kita selaku lembaga tertinggi negara. Tapi persiapan sidang, situasi keamanan, dan sikap rakyat kedua negara terhadap sidang tahunan pemerintahnya sangat berbeda bak langit dan bumi.

Beberapa hari sebelum sidang MPPR Tiongkok dan KRN digelar, panitia penyelenggara membuka pendaftaran bagi para wartawan Tiongkok dan wartawan asing dari berbagai organisasi media yang ingin meliput jalannya dua sidang terpenting Tiongkok. Tian-qi selaku wakil direktur pusat pers mengatakan bahwa sidang kali ini tercatat ada 900 wartawan asing yang mendaftarkan diri.

Kalau di Tiongkok para wartawan berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk meliput, beda ceritanya dengan yang ada di Indonesia di mana sejumlah organisasi massa mendaftarkan diri untuk mengadakan demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR. Sebuah media cetak di Indonesia melaporkan, pada sidang MPR tahun 2002 lalu ada 12 organisasi massa mendaftarkan diri ke Polda Metro Jaya untuk mengadakan demonstrasi. Beberapa di antaranya adalah Front Pembela Islam, Partai Keadilan, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, organisasi mahasiswa, dan organisasi masyarakat lainnya

Situasi keamanan Beijing dan sekitarnya ditingkatkan ke level super ketat selama sidang MPPR dan KRN berlangsung. Pengamanan ketat tidak saja diterapkan di jalur darat. Kantor Berita Xinhua sempat melaporkan bahwa dari tanggal 2 hingga 19 Maret, pemerintah Tiongkok melarang penerbangan radius 200 kilometer dari Lapangan Tian'anmen tempat berlangsungnya sidang itu. Bahkan surat edaran larangan itu tidak hanya berlaku di Beijing, tapi juga di Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, Liaoning, dan Shandong. Larangan penerbangan itu mencakup aktivitas terbang untuk kegiatan olahraga, hiburan dan iklan. Jadi, boro-boro mau berpikir menggelar demonstrasi, memasang sekumpulan balon yang diikat dengan benang yang ada di tanah saja dilarang ketat.

Sebagai seorang asing yang tinggal di ibukota Tiongkok, saya mengamati bagaimana tingkat kredibilitas pemerintah Tiongkok begitu tinggi di mata rakyatnya. Rakyat Tiongkok menunjukkan sikap percaya bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintahnya adalah yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pembangunan yang mulai diupayakan merata di seluruh propinsi di Tiongkok. Walaupun, kenyataannya masih ada beberapa daerah yang miskin dan terbelakang. Pemerintah Tiongkok memang menyadari hal itu. Harian Choson Ilbo dari Korea Utara dalam ulasannya mengenai KRN Tiongkok menuliskan bahwa saat ini fokus pemerintah Tiongkok pada kebijakannya menyusun strategi untuk mengejar kecepatan ekonomi dialihkan pada pemberian bantuan sosial bagi kaum papa. Pemerintah Tiongkok berusaha mempersempit jurang antara yang miskin dan kaya, serta berusaha mendorong perlakuan sama derajat di bidang pendidikan dan kehidupan sosial yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyatnya.

Sementara itu, Surat Kabar Rusia mengatakan KRN Tiongkok akan mengesahkan garis pedoman pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan ekonominya, dan meningkatkan pembangunan pada propinsi-propinsi terbelakang.

Terlepas dari ideologi komunis yang dianut Negara Tiongkok, saya yakin sikap tunduk terhadap otoritas yang menjadi karakteristik bangsa ini dan kemampuan pemerintah Tiongkok yang mampu menjaga kepercayaan rakyatnya membuat kegiatan demonstrasi sebagai peristiwa yang fenomenal di negeri ini.