Sidang tahunan pertama Kongres Rakyat Nasional ( KRN ) Tiongkok yang baru kini sedang berlangsung di Beijing. Kemarin sore, hampir tiga ribu wakil KRN mendengar laporan pekerjaan yang disampaikan oleh Ketua Komite Tetap KRN Wu Bangguo atas nama komite tatap KRN yang segera mengakhiri masa jabatannya. Angka dan contoh yang diungkapkan dalam laporan itu merupakan miniatur pekerjaan KRN dan komite tetapnya selama lima tahun yang silam. Baik penyusunan undang-undang maupun pengawasan, badan kekuasaan negera tertinggi Tiongkok selalu mewarisi dan menujukan target gagasan demokratis dan " menguntungkan rakyat ". Berikut laporan wartawan kami.

Ketua Komite Tetap KRN Wu Bangguo mengatakan,

" Saya dipercayakan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional melaporkan pekerjaan utama selama lima tahun yang lalu, sementara mengemukakan usulan mengenai pekerjaan selanjutnya untuk diperiksa. "

Hak legislasi merupakan kewajiban penting yang dipercayakan Undang-Undang Dasar ( UUD ) dan hukum kepada KRN dan komite tetapnya. Pada lima tahun yang silam, KRN ke-10 pernah menjadi " terbentuknya sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok pada tahap awal " dan " meningkatkan kualitas legislasi " sebagai target dan titik berat pekerjaan penyusunan undang-undang selanjutnya. Setelah lima tahun ini, Wu Bangguo telah merumuskan sebuah " daftar prestasi ".

" Selama lima tahun ini, KRN telah memeriksan 106 rancangan resolusi, antara lain naskah amandemen UUD, rancangan undang-undang, rancangan penjelasan undang-undang dan masalah hukum terkait, 100 di antaranya telah diloloskan. Sejauh ini, undang-undang yang diberlakukan di Tiongkok sejumlah 229 buah, dengan mencakup UUD serta undang-undang terkait UUD, undang-undang perdagangan rakyat, undang-undang administrasi, undang-undang ekonomi, undang-undang sosial, hukum pidana, undang-undang prosedur penuntutan dan non penuntutan, dengan melibatkan tujuh badan hukum. "

100 rancangan undang-undang yang diberlakukan selama lima tahun ini telah mencantumkan " negara menghormati dan menjamin hak asasi manusia ", " harta milik swasta warga yang legal tidak dilanggar " ke dalam amandemen UUD, undang-undang pengawasan yang dipertimbangkan selama 20 tahun, undang-undang pemilikan properti pertama yang dengan rincian melindungi harta milik swasta warga serta undang-undang kebangkrutan dan undang-undang kontrak perburuhan.

Wu Bangguo mengatakan,

" Dengan UUD sebagai intinya, dengan hukum sebagai garis utama, termasuk dokumen-dokumen pembenahan seperti undang-undang dan peraturan administrasi dan daerah, dengan demikian terbentuklah pada tahap awal sistem undang-undang sosialis yang berciri khas Tiongkok yang terdiri dari tujuh badan hukum dan tiga lapisan pembenahan hukum, masalah-masalah ekonomi, politik, kebudayaan dan kehidupan sosial dapat ditangani menurut undang-undang, sehingga menyediakan jaminan hukum bagi penanganan urusan pemerintahan, pembangunan negara tata hukum sosialis, dan perwujudan keamanan dan ketenteraman negara dalam jangka panjang. "

Pada bulan Maret tahun lalu, Undang-Undang Pemilikan Properti yang mencipkan angka pemeriksaan paling banyak dalam sejarah penyusunan undang-undang Tiongkok telah diberlakukan setelah melalui pemeriksaan sebanyak delapan kali. Setelah itu, para warga mulai berdialog dengan pemerintah berdasarkan hukum, guna melindungi perumahannya terhindar dari penggusuran.

Legislasi Tiongkok bertujuan membentuk sistem hukum sosilias yang berciri khas Tiongkok pada tahun 2010. Berbicara tentang pekerjaan legislasi selanjutnya, memperluas lebih lanjut keikut-sertaan para warga dalam pekerjaan penyusunan undang-undang secara teratur, mendengar pendapat dari berbagai pihak, khususnya pendapat warga dari lapisan bawah tetap merupakan salah satu usulan utama yang diajukan oleh Wu Bangguo.

Pada saat Komite Tetap KRN Ke-10 segera akan menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun, kata " pengawasan " terus diintensifkan, diperdalam, tidak saja di dalam laporannya dan dokumen, lebih-lebih diterapkan dalam tindakan. Ini tercermin dalam angka yang diungkapkan oleh Wu Bangguo.

" Selalam lima tahun ini, Komite Tetap KRN telah mendengarkan 41 laporan pekerjaan khusus dari Dewan Negara, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, serta 15 laporan tentang perhitungan anggaran, audit dan pelaksanaan rencana, melakukan 25 kali pemeriksaan penegakan hukum terhadap keadaan pelaksanaan undang-undang dengan dipimpin oleh wakil ketua komite tatap. "

Diberlakukannya Undang-Undang Pengawasan menunjukkan bahwa pekerjaan pengawasan KRN telah memasuki rel hukum. Anggota Komite Tetap KRN, Zheng Gongcheng mengatakan,

" Diberlakukannya Undang-Undang Pengawasan telah menyempurnakan sistem tata hukum, sementara membenahkan pengawasannya terhadap Dewan Negara, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, ini merupakan suatu kemajuan. "

Berdasarkan pengalaman yang lalu, Wu Bangguo mengusulkan, pekerjaan pengawasan Komite Tetap KRN pada tahun ini perlu meningkatkan pengawasan sebagai intinya, membentuk mekanisme jangka panjang penyelesaian persoalan, dengan lebih baik mengembangkan peranan pengawasan KRN dalam mendorong administrasi menurut hukum, kehakiman adil dan memelihara kepentingan rakyat.