Sidang rutin tahunan Kongres Rakyat Nasional KRN yang merupakan badan kekuasaan tertinggi Tiongkok kini tengah dilangsungkan di Beijing. Opini umum secara merata berpendapat, sidang kali ini merupakan sekali sidang untuk mendengarkan suara rakyat dan mengetahui keinginan rakyat. Maka, masalah titik panas sosial apakah yang menjadi perhatian massa rakyat baru-baru ini?

Suatu hasil survei yang diumumkan baru-baru ini oleh satu situs web besar Tiongkok menunjukkan, selain masalah yang berkaitan dengan kepentingan vital rakyat jelata termasuk harga barang dan real estate, masalah antikorupsi dan pembinaan pemerintahan bersih sekali lagi menjadi salah satu masalah yang paling difokuskan massa rakyat dalam kedua sidang kali ini. Maka, bagaimana rakyat jelata memperlakukan masalah korupsi?

Bapak Li Wenxing mengatakan, " Bahaya gejala korupsi adalah sangat besar dan langsung merugikan kepentingan vital massa rakyat yang luas dan mempengaruhi citra pemerintah, rakyat jelata sangat membenci korupsi."

Semua tuntutan rakyat jelata adalah tenaga penggerak pemerintah. Korupsi adalah masalah yang sangat dipedulikan massa rakyat Tiongkok, dan sudah sewajarnya juga menjadi masalah yang difokuskan para wakil KRN. Ketua Kejaksaan Rakyat Provinsi Sichuan yang juga wakil KRN Deng Chuan mengatakan, " Kalau tidak dilakukan dengan baik pekerjaan antikorupsi, pasti akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dan mempengaruhi keharmonisan sosial. Tak peduli kasus itu menyangkut pada siapa saja, harus dengan tegas dibongkar dan pelakunya ditindak, intensitas pemeriksaan dan pembongkaran gejala korusi tidak boleh diredakan."

Wakil KRN Luo Chunmei mengatakan, " Kami sangat berkeyakinan untuk memberantas korupsi dan membina pemerintah bersih, dan pekerjaan itu diyakinkan dapat dilakukan semakin baik." Keyakinan Luo Chunmei itu sangat beralasan. Jaksa Agung Jia Chunwang hari ini (10/3) dalam laporan kerja yang disampaikan di depan sidang rutin KRN telah mendukung pandangan Luo Chunmei itu. Jia Chunwang mengatakan, " Selama lima tahun ini, pihaknya telah memberkaskan dan memeriksa 35.255 kasus korupsi 100.000 yuan RMB ke atas dan penyalah gunaan dana umum satu juta ke atas, jumlah pegawai negeri tingkat kepala departemen kabupaten ke atas yang terlibat dalam kasus korupsi mencapai 13.929 orang termasuk 930 orang tingkat jawatan dan 35 orang tingkat provinsi. Memberkaskan dan memeriksa 19.963 kasus kriminal korupsi yang bertujuan untuk perdagangan dan melibatkan pegawai negeri serta melibatkan dana sejumlah 3,42 miliar yuan RMB."

Selain data-data yang disebut di atas, pada kenyataannya, dalam beberapa tahun yang lalu, upaya Tiongkok dalam memberantas korupsi telah mengundang perhatian dunia. Kasus korupsi Sekretaris Partai Kota Shanghai, Chen Liangyu, Wakil Gubernur Provinsi Anhui, Wang Huaizhong, Direktur Biro Statistik Negara Qiu Xiaohua dan pejabat teras lainnya susul menyusul dibongkar.

Selama penyelenggaraan kedua sidang, anggota harian Politbiro Komite Sentral PKT merangkap Sekretaris Komisi Disiplin Komit Sentral, He Guoqiang sekali lagi menyatakan tekad pemerintah Tiongkok dalam melawan gejala korupsi. Dikatakannya, " Gejala korupsi dewasa ini tetap berada pada periode rawan, harus memelihara kecenderungan kuat menindak korupsi, membongkar tegas ulah korupsi dan menindak keras para koruptor. Menyusun sejumlah undang-undang dan peraturan antikorupsi, dengan sungguh-sungguh mendorong langkah reformasi dan dengan lebih efektif menindak dan mencegah korupsi."

Justru seperti apa yang dikatakan oleh He Guoqiang, masalah korupsi tidak saja harus ditindak, tapi perlu dicegah. Direktur Pencegahan Korupsi Negara Ma Wen menyatakan, " Tiongkok membentuk badan khusus pencegahan korupsi, tindakan ini bermanfaat untuk mengadakan penyelarasan, perancangan terpadu dan pendorongan keseluruhan pekerjaan pencegahan antikorupsi, merupakan kebutuhan untuk dengan lebih efektif mencegah korupsi, dan juga merupakan kebutuhan untuk melaksanakan Konvensi Antikorupsi PBB."

Dewasa ini, badan tersebut telah dibentuk hampir setengah tahun. Apakah dapat dengan sungguh-sungguh memainkan peranannya, Wakil KRN yang juga pejabat teras Provinsi Hunan, Kang Weimin mengatakan, " Kami tidak mengharapkan orang tertentu sering diusut hukum, kuncinya ialah dapat membendung masalah korupsi mereka pada tahap awal, kami perlu mencegah tindakan kejahatan, dan menindak kejahatan bukan tujuan. Kalau dapat membendung ulah kejahatan pada tahap awal, dan adalah pendidikan baik bagi mereka maupun orang lain. Tingkat kepercayaan rakyat jelata terhadap pemerintah dan pejabat bertambah besar."

Mengenai masalah antikorupsi, Perdana Menteri Wen Jiabao dalam laporan kerja pemerintah menyatakan," Harus mengedepankan pekerjaan antikorupsi dan pembangunan pemerintahan bersih, mengadakan pembenahan terpadu, mementingkan pedoman pencegahan, mendorong pembangunan sistem penindakan dan pencegahan korupsi."