Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR Tiongkok, Jia Qinglin dalam upacara penutupan sidang mengatakan,

" Sekarang saya mengumumkan, Sidang Pertama Komite Nasional MPPR Ke-11 Tiongkok ditutup!"

Sidang rutin tahunan pertama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR baru Tiongkok hari ini (14/3) ditutup. Selama 11 hari penyelengaraan sidang, sekitar 2.000 anggota MPPR dari berbagai tempat Tiongkok menyampaikan saran dan usul mengenai masalah titik panas yang berkisar pada pedoman pemerintahan negara, mereka juga mengadakan konsultasi bersama dengan lapisan pemimpin tertinggi negara. Selama sidang kali ini, anggota MPPR juga memilih badan pimpinan MPPR yang baru termasuk ketua komite nasionalnya. Berikut laporan rincinya.

Pukul 9 pagi tadi, sidang pertama Komite Nasional MPPR ke-11 Tiongkok ditutup di Balai Agung Rakyat. Jia Qinglin kemarin terpilih ulang sebagai Ketua Komite Tetap MPPR untuk masa bakti kedua. Jia Qinglin hari ini atas nama badan pimpinan MPPR baru menyampaikan pidatonya di depan sidang. Dikatakannya, MPPR baru harus mengadabtasi perubahan baru perkembangan situasi, menuruti harapan baru massa rakyat, sepenuhnya memainkan keunggulannya sendiri, meningkatkan lebih lanjut taraf pekerjaannya dan memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ekonomi dan sosial Tiongkok. Jia Qinglin menekankan, " Harus berpegang teguh pada pendorongan perkembangan sebagai tugas utama pelaksanaan fungsi, terus belajar dan mempraktekan pandangan perkembangan ilmiah, meningkatkan lebih lanjut kesadaran dan keteguhan dalam melaksanakan pandangan perkembangan ilmiah, memilih secara terorganisir dan berencana masalah penting yang mempunyai sifat strategis, sifat situasi keseluruhan dan berpandangan jauh. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam, menyampaikan dengan aktif saran dan usul serta mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang baik dan cepat."

Kesan baru apakah yang didapat para anggota MPPR selama sidang 11 hari ? Usai penutupan sidang, wartawan sempat meliput sejumlah anggota MPPR. Berikut kami sampaikan liputan wawancara itu.

Mengenai hal itu, anggota MPPR, Yang Yiben mengatakan, " Standar tuntutan MPPR tahun ini terhadap anggotanya lebih tinggi, banyak anggota baru membawa saran dan usul dari basis yang mencerminkan aspirasi rakyat dan keadaan di basis."

Anggota MPPR, Mijiti Aikebai'er ketika diwawancarai wartawan mengatakan, " Setiap etnis mempunyai wakilnya sendiri, tak peduli jumlah populasinya dan tak peduli besar atau kecilnya etnis, anggota MPPR dari berbagai etnis dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dengan sama derajat. Masalah yang diajukannya bertaraf tinggi, dan akan berperan sebagai referensi pro-aktif bagi pengambilan kebijakan pemerintah ke depan."

Fungsi utama MPPR adalah mengadakan musyawarah dan konsultasi mengenai pengambilan kebijakan penting yang berkaitan dengan bidang-bidang politik, ekonomi dan kehidupan sosial negara, serta menyampaikan saran dan usul. Menurut penjelasan, sidang kali ini seluruhnya telah menerima 4.700 buah rancangan resolusi yang lingkupnya luas, meliputi berbagai bidang termasuk pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan kebudayaan dan pembangunan sosial. Mengenai hal itu, Wakil Kepala Grup Rancangan Resolusi Sidang, Zhang Yi mengatakan, " Masalah kehidupan rakyat merupakan masalah yang selalu diperhatikan oleh para anggota, karena mereka berasal dari berbagai etnis, berbagai kalangan dan berbagai lapisan, mereka dapat mencerminkan pengalaman, perasaan dan bagian yang berkaitan dengannya, misalnya asuransi pengobatan, kesejahteraan sosial, pendidikan pedesaan, kesehatan pedesaan, pengelolaan lingkungan pedesaan, penambahan pendapatan para petani. Sementara, pembangunan komunitas, pembangunan kebudayaan komunitas, penyempurnaan sistem kesehatan umum komunitas, dan asuransi hari tua buruh migran, ditambah masalah perumahan, pengekangan harga barang, bencana alam di daerah bagian selatan tahun ini dan penyempurnaan mekanisme penolongan dan peringanan bencana, semuanya itu merupakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan rakyat."

Rancangan resolusi tersebut akan diserahkan kepada 154 unit terkait untuk ditangani setelah ditutupnya sidang MPPR. Anggota MPPR juga akan kembali ke posnya masing-masing, terus menjajaki dan meneliti usul baru yang bermanfaat bagi negara dan rakyat untuk menjadi rancangan resolusi baru dalam sidang rutin tahun depan.

Anggota MPPR Wang Mingming menyatakan, ia pada tahun baru akan sekuatnya melaksanakan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dikatakannya, " Apa yang diberikan kepada anggota MPPR bukannya kehormatan, dan bukannya sebutan, pada kenyataannya adalah tanggung jawab sosial dan keyakinan massa rakyat yang luas. Dilihat dari hal itu, pidato dan survei kami harus yang mendalam, dan membicarakan usul dan pendapat yang bagus. Ini baru bermanfaat bagi pengambilan kebijakan pemerintah."

Mengadakan musyawarah politik, menyempurnakan mekanisme pengawasan demokrasi, meningkatkan efisiensi partisipasi dalam pemerintahan, semuanya itu merupakan arah yang diusahakan MPPR baru pada lima tahun mendatang. Sarjana Sekolah Partai Komite Sentral PKT, Li Junru mengatakan, MPPR akan memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan politik. Dikatakannya, " Sistem kongres nasional dan sistem musyawarah politik yang dibentuk dalam praktek politik demokratik sosial Tiongkok, dibilang dari bentuk demokrasinya adalah terdiri dari dua hal yaitu pemilihan ( pemungutan suara ) + musyawarah. Sebagai seorang sarjana, saya merasakan sistem musyawarah politik rakyat di Tiongkok mempunyai keunggulan dan keunikannya sendiri dan memainkan peranan baik dalam proses pengembangan politik demokratik sosialis Tiongkok."