Selama 30 tahun dilaksanakannya reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar, sosial Tiongkok mengalami perubahan maha besar di berbagai bidang. Seiring dengan berjalannya perkembangan, undang undang dasar yang merupakan hukum pokok diamandemen berulang kali. Setiap kali proses amandemen UUD pasti mengikuti langkah jaman, menjamin rel kebebasan dan hak publik semakin jelas. Berikut laporan rincinya.

Tahun 1978, dapat dikatakan merupakan suatu titik balik yang penting di jalan maju Tiongkok. Bulan Desember tahun itu, partai berkuasa Tiongkok yaitu Partai Komunis menyelenggarakan sidang pleno ke-3 yang mempunyai arti historik, mulai secara menyeluruh dan dengan sungguh-sungguh membetulkan kesalahan yang terdapat selama periode 10 tahun ' Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat ", mengalihkan pusat pekerjaan Partai dan negara ke pembangunan ekonomi, sementara menerapkan kebijakan historik reformasi dan keterbukaan. Dengan demikian, UUD Tiongkok susul menyusul direvisi 7 kali sejak tahun 1979.

Pada tahun 1982, UUD menetapkan tugas fundamental Tiongkok ke depan ialah memusatkan tenaga pada pembangunan modernisasi, menetapkan pedoman pokok reformasi dan keterbukaan. Isi mengenai 'rakyat sama derajat di depan hukum' dipulihkan, kehormatan manusia dan perlindungan pribadi dan lainnya dicantumkan dalam UUD. UUD tersebut sangat penting bagi pembangunan hukum Tiongkok. Tapi jalan pembangunan hukum tetap perlu berjalan maju, sedangkan perkembangan ekonomi dan sosial diteruskan. Mengenai Tiongkok yang tengah mengadakan reformasi dan keterbukaan, bagi negara yang tengah mengalami reformasi yang membuat jaman, terus menyempurnakan UUD nyata sangat penting.

Dalam 4 kali revisi UUD yang berlaku sekarang, umum dapat dengan jelas rel yang mengikut perkembangan jaman. Pada tahun 1980-an, Tiongkok tengah dan terus mendorong reformasi sistem ekonomi, ekonomi swasta berkembang sangat cepat. Di sejumlah daerah, ekonomi swasta pada kenyataannya telah menjadi kekuatan dinamis perkembangan ekonomi setempat. Bagaimana menetapkan sifat perusahaan swasta, agar memainkan peranan lebih besar dalam mengembangkan tenaga produktif dan kemakmuran ekonomi? Praktek sosial yang telah berubah telah mengajukan masalah kepada dunia hukum. Musim semi tahun 1988, sidang pertama Kongres Rakyat Nasional Ke-7 menerima baik RUU pertama UUD yang berlaku sekarang.

Dalam revisi UUD, menetapkan dengan tegas status ekonomi swasta dalam semua struktur sosialisme, mengkonfirmasi peranan positifnya, ini tak pelak lagi mempunyai pengaruh maha besar bagi pendorongan perkembangan sehat yang lebih lanjut UUD.

Umum beralasan yakin, seiring dengan disempurnakannya hukum negara, langkah Tiongkok akan maju lebih mantap, masa depan yang lebih indah pasti akan muncul di depan cakrawala umum.