Pejabat terkait Tiongkok kemarin (06/01) dalam jumpa pers di Beijing menyatakan, Tiongkok akan terus mengambil langkah untuk mendorong perkembangan sehat pasar properti, mengembangkan peranannya dalam memperbesar permintaan domestik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sementara itu, Tiongkok juga akan mengintensifkan pembangunan perumahan yang bersifat jaminan dan memperbaiki kondisi perumahan kelompok yang rendah penghasilannya.

Sejak paro kedua tahun lalu, terpengaruh oleh krisis moneter internasional dan diperlambannya laju pertumbuhan ekonomi domestik, ditambah berbagai faktor lain termasuk penyesuaian kembali pasar properti, jumlah penjualan perumahan komoditas Tiongkok merosot. Berkenaan itu, pemerintah Tiongkok dalam waktu dekat mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk merangsang pasar properti termasuk menurunkan proporsi uang muka, menurunkan suku bunga kredit perumahan, mengurangi atau menghapuskan pajak dan biaya terkait. Pejabat terkait Tiongkok menyatakan dengan tegas, Tiongkok akan terus mengambil langkah mendorong perkembangan sehat pasar properti dan memainkan peranannya dalam memperbesar permintaan domestik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Sementara mendorong perkembangan sehat pasar properti, pemerintah Tiongkok juga menaruh perhatian besar pada masalah perumahan kelompok yang rendah pendapatannya. Menurut rencana, Tiongkok berencana menyelesaikan masalah perumahan 7,5 juta keluarga yang rendah pendapatannya dalam waktu 3 tahun serta masalah pemindahan dan renovasi perumahan 2,4 juta keluarga di daerah kumuh kota.

Menurut penjelasan, keuangan pusat telah memperbesar intensitas dukungan kepada pembangunan perumahan yang murah sewanya. Pada triwulan ke-4 tahun lalu menambah alokasi dana 100 milyar yuan RMB untuk pembangunan perumahan yang murah sewanya dan perbaikan perumahan di daerah kumuh. Dalam rencana alokasi dana 4 triliun yuan RMB untuk memperbesar permintaan domestik juga ada investasi dalam jumlah besar terhadap pembangunan perumahan yang bersifat jaminan. Dalam keuangan daerah, 10% pendapatan bersih dari pembebasan tanah akan dijadikan dana pembangunan rumah yang murah sewanya. Selain itu, badan terkait pemerintah Tiongkok juga mengemukakan kebijakan yang mengharuskan secara prioritas mengatur tanah untuk pembangunan perumahan yang bersifat jaminan.