Setelah Dewan Keamanan PBB hari Senin dengan bulat meluluskan sebuah pernyataan ketua mengenai masalah peluncuran satelit Korea Utara, Kementerian Luar Negeri Korea Utara kemarin mengecam dan menentang pernyataan itu, mengumumkan mundur dari Pembicaraan 6 Pihak mengenai masalah nuklir Semenanjung Korea, menghidupkan lagi instalasi nuklir yang dihapuskan fungsinya sebelumnya, dan menghentikan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Berbagai pihak yang terkait menghimbau agar Korea Utara kembali ke Pembicaraan 6 Pihak. Opini berpendapat, pada saat peka ini, adalah sangat penting untuk memelihara bersama Pembicaraan 6 Pihak dan proses denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Korea Utara pada tanggal 5 bulan ini mengumumkan berhasil meluncurkan satelit komunikasi ujicoba "Kwangmyongsong-2". Dewan Keamanan PBB hari Senin lalu dengan bulat meluluskan sebuah pernyataan ketua mengenai masalah peluncuran satelit Korea Utara. Pernyataan ketua mengatakan, kegiatan Korea Utara itu melanggar resolusi nomor 1718 Dewan Keamanan. Berkenaan itu, Dewan Keamanan menyatakan "kecaman" sementara menuntut Korea Utara jangan mengadakan kegiatan serupa pada masa mendatang. Pernyataan ketua mengatakan, Dewan Keamanan mendukung dan menghimbau dipulihkannya sedini mungkin Pembicaraan 6 Pihak dan mendesak ke-enam pihak berupaya melaksanakan secara menyeluruh pernyataan bersama yang tercapai pada tanggal 19 September tahun 2005 dan dokumen kesepahaman yang dicapai setelah itu dalam rangka memelihara perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timurlaut.

Kemarin, beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB meluluskan pernyataan ketua tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataannya menyatakan kecaman dan tentangan terhadap pernyataan ketua Dewan Keamanan PBB sementara menyatakan akan terus melaksanakan hak memanfaatkan angkasa luar secara mandiri berdasarkan hukum internasional. Pernyataan mengatakan, menghormati hak mengambil inisiatif sendiri dan kesetaraan kedaulatan adalah fondasi dan jiwa pernyataan bersama "September 19" yang diterima baik Pembicaraan 6 Pihak. Dalam keadaan semangat itu disangkal total, Korea Utara mutlak tidak akan ikut serta lagi dalam Pembicaraan 6 Pihak dan tidak terikat lagi oleh kesepakatan yang dicapai pembicaraan tersebut. Pernyataan mengatakan, Korea Utara akan dengan seribu satu daya meningkatkan kekuatan pengekang nuklir yang defensif. Untuk itu, Korea Utara akan memulihkan instalasi nuklir yang telah dihapuskan fungsinya dan membuatnya beroperasional dengan normal. Korea Utara juga akan dengan aktif meneliti pembangunan reaktor air ringannya.

Juru bicara Gedung Putih AS Robert Gibbs dalam jumpa pers kemarin mengatakan, pernyataan sikap Korea Utara yang mengancam keluar dari Pembicaraan 6 Pihak mengenai Masalah Nuklir Semenanjung Korea dan menghidupkan lagi rencana nuklirnya itu adalah langkah serius yang menuju arah salah. AS mendesak Korea Utara mengakhiri ancaman yang provokatif. Jurubicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood kemarin juga mendesak Korea Utara kembali ke Pembicaraan 6 Pihak. Gedung Putih hari Senin dalam pernyataannya mengatakan, AS akan terus berupaya bersama sekutu dan mitranya lagi dalam kerangka Pembicaraan 6 Pihak merealisasi pembatalan rencana nuklir Korea Utara dengan cara yang dapat diperiksa demi meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan hari Senin mengatakan, Rusia menyatakan penyesalan atas diumumkannya Korea Utara mundur dari Pembicaraan 6 Pihak dan memulihkan rencana nuklirnya, sementara menghimbau Korea Utara menaati resolusi nomor 1718 Dewan Keamanan PBB dan pernyataan bersama yang dicapai pembicaraan 6 pihak pada tahun 2005 serta dokumen kesepahaman yang dicapai setelah itu, kembali ke meja perundingan pembicaraan demi merealisasi denuklirisasi di Semenanjung Korea dan menemukan cara damai untuk menjamin keamanan Asia Timurlaut.

Pemerintah Korea Selatan kemarin juga menyatakan penyesalan atas keluarnya Korea Utara dari Pembicaraan 6 Pihak. Jurubicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan dalam komentarnya mengatakan, pernyataan ketua Dewan Keamanan PBB telah memanifestasikan tuntutan masyarakat internasional, Korea Utara harus menaati pernyataan itu dan terus ikut serta dalam Pembicaraan 6 Pihak demi merealisasi perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea.

Sekretaris Jenderal Kabinet Jepang Takeo Kawamura hari Senin menuntut Korea Utara kembali ke Pembicaraan 6 Pihak. Menteri Luar Negeri Jepang, Hirofumi Nakasone kemarin dini hari dalam pembicaraannya mengatakan, pernyataan ketua mempunyai arti penting bagi jaminan keamanan Jepang dan seluruh kawasan Asia Timurlaut. Jepang menuntut Korea Utara menerima pernyataan itu dan melaksanakan secara menyeluruh resolusi nomor 1718 Dewan Keamanan PBB.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jiang Yu kemarin mengatakan, Tiongkok tidak menyetujui diluluskannya resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai masalah peluncuran satelit Korea Utara dan lebih-lebih tidak menyetujui pengenaan saksi baru terhadap Korea Utara. Tiongkok selalu berpendapat, tanggapan Dewan Keamanan hendaknya bertolak dari memelihara situasi keseluruhan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timurlaut, memelihara Pembicaraan 6 Pihak dan proses denuklirisasi Semenanjung Korea dan memelihara sistem non proliferasi nuklir internasional. Tiongkok mengharapkan agar berbagai pihak yang terkait bertolak dari situasi keseluruhan dan jangka panjang, berkepala dingin dan menahan diri, memelihara bersama perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timurlaut, dan berupaya bersama untuk terus mendorong maju Pembicaraan 6 Pihak dan proses denuklirisasi Semenanjung Korea. Ini sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat internasional dan berbagai negara kawasannya.