Pemerintah Tiongkok belum lama berselang memublikasikan Rancangan tentang Reformasi Pendaftaran Penduduk. Dokumen tersebut adalah untuk menyatukan sistem pendaftaran penduduk kota dan desa guna meratakan jalan bagi pengubahan status penduduk migran pedesaan menjadi warga kota.
Dokumen tersebut mengajukan akan mencabut pembedaan pendaftaran penduduk yang berstatus "keluarga petani" dan "keluarga bukan petani", sebagai penggantinya akan didirikan sistem pendaftaran penduduk yang tunggal. Sistem pendaftaran baru diperkirakan akan diresmikan pada tahun 2020 dan sampai saat itu sebanyak seratus juta penduduk migran dari pedesaan dan penduduk migran lainnya akan diubah statusnya sebagai penduduk resmi kota.
Analis menunjukkan, seiring dengan pelaksanaan reformasi, sistem pendaftaran yang membedakan "warga kota" dan "warga pedesaan" pada masa lalu akan ditiadakan sama sekali.
Profesor Yan Jirong dari Akademi Managemen Pemerintah di bawah Universitas Peking berpendapat, reformasi tersebut merupakan langkah penting karena tidak lagi membedakan warga dengan pendaftaran warga kota atau pedesaan, sehingga menonjolkan keadailan dan kesetaraan sosial, pada akhirnya pasti akan mewujudkan kesamaan hak dan kepentingan antar warga negara.
Bagi penduduk Tiongkok, pendaftaran penduduk tersebut berkaitan langsung dengan kesempatan penempatan tenaga kerja, pendidikan, pengobatan dan jaminan sosial. Sistem pendaftaran penduduk yang berlaku saat ini merupakan tonjolan dwi-struktur antara kota dan desa di Tiongkok. Seiring dengan pelaksanaan reformasi dan keterbukaan dalam lebih 30 tahun terakhir, urbanisasi semakin ditingkatkan di Tiongkok dan bersamaan dengan itu, ratusan juta petani mengadu nasib ke kota selaku buruh migran. Sementara itu seruan terhadap reformasi terhadap sistem pendaftaran penduduk lama juga menjadi semakin tinggi.
Hingga akhir tahun lalu, total petani yang bekerja di kota di seluruh negeri tercatat sebanyak 269 juta orang, 174 juta di antaranya termasuk kategori petani migran.
Wakil Rektor Institut Ekonomi Makro Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Ma Xiaohe mengatakan, kebijakan baru pemerintah tersebut adalah untuk melaksanakan reformasi menyeluruh dan sistematis terhadap sistem pendaftaran penduduk lama yang berlaku saat ini. Maksudnya adalah untuk menghapuskan diskriminasi identifikasi penduduk dan rintangan yang muncul akibat dwi-struktur pendaftaran penduduk kota dan desa. Ma Xiaohe berpendapat bahwa kebijakan itu akan memudahkan pergerakan SDM sehingga membantu pembentukan Oliver-shapped society.
