Komentator Harian Renminribao Tiongkok hari ini memublikasikan artikel yang berjudul "dengan teguh melaksanakan kebijakan 'tiga teguh tak tergoyangkan'". Artikel tersebut mengatakan, belakangan ini, sejumlah orang di Hong Kong mengadakan rapat ilegal yang dinamakan "Menduduki Sentral", dan telah berdampak serius pada tata hukum Hong Kong, mengacaukan tata tertib masyarakat Hong Kong, juga mempengaruhi kehidupan rakyat Hong Kong. Bagaimana memulihkan tata tertib Hong Kong ke jalur yang normal menjadi masalah yang menarik perhatian umum.

Artikel tersebut berpendapat, kebijakan fundamental pemerintah pusat Tiongkok pada Hong Kong tidak berubah dan tidak akan berubah. Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pertemuan dengan delegasi kalangan industri dan komersial Hong Kong di Beijing pada 22 September lalu menegaskan bahwa harus melaksanakan pedoman "Satu Negara, Dua Sistem" dan hukum dasar Hong Kong, mendukung Hong Kong mendorong perkembangan demokratis berdasarkan hukum, dan memelihara kestabilan dan kemakmuran Hong Kong dalam jangka panjang."

Pemilihan umum Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong tidak hanya adalah kemajuan bersejarah sistem demokrasi Hong Kong, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan tepat pedoman 'Satu Negara, Dua Sistem', serta kemakmuran dan kestabilan Hong Kong dalam waktu yang panjang. Keputusan Komite Tetap KRN Tiongkok mengenai masalah pemilu Hong Kong pada 31 Agustus lalu diambil berdasarkan peraturan UU Pokok Hong Kong, dan mendengar pendapat berbagai kalangan masyarakat Hong Kong.

Demokrasi dan hukum tak dapat dipisahkan. Hong Kong harus berdasarkan hukum dan memelihara nilai intisari hukum baru dapat mewujudkan perkembangan politik demokratis yang sehat. Jika tidak, masyarakat Hong Kong akan kacau. Kegiatan "Menduduki Sentral" sudah melanggar peraturan UU Pokok Hong Kong, sedangkan permintaan politik minoritas orang telah melampaui hukum, bahkan memperkosa keinginan rakyat Hong Kong karena keegoisan, serta merugikan ketenteraman masyarakat dan kemakmuran ekonomi Hong Kong. Hal ini akan menghalangi perwujudan target pemilihan Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Hong Kong pada tahun 2017.

Yang perlu ditekankan adalah Kepala Eksekutif Hong Kong dipilih menurut proses hukum, dan juga ditugaskan oleh pemerintah pusat Tiongkok. Pemerintah pusat sangat mempercayai Leung Chun-ying sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong, pemerintah pusat juga puas atas pekerjaannya. Pemerintah pusat akan terus mendukung pekerjaannya dan mendukung pasukan kepolisian di Hong Kong dalam menyelesaikan kegiatan ilegal. Ini tidak hanya demi pemeliharaan keamanan dan kepentingan negara, tetapi juga untuk melindungi kepentingan Hong Kong, kepentingan saudara setanah air dan para investor di Hong Kong, serta kestabilan, kemakmuran dan ketenteraman di Hong Kong.

Justru seperti apa yang ditekankan Presiden Xi Jinping, bahwa kunci untuk urusan Hong Kong adalah harus mengerti dan melaksanakan kebijakan pedoman 'Satu Negara, Dua Sistem', dan memelihara kewibawaan UU Pokok Hong Kong. Pemerintah pusat akan terus melaksanakan kebijakan "tiga teguh yang tak tergoyahkan" dan yakin bahwa rakyat Hong Kong bijaksana dan dapat mengelola dan membangun Hong Kong dengan baik.