Seruan penghematan ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh Jokowi. Pada Senin lalu, dalam pertemuan dengan para gubernur dan pejabat Indonesia Jokowi menyatakan, anggaran belanja fiskal tahun depan akan mengurangi pengeluaran dinas kunjungan dan rapat dalam jumlah besar.
Jokowi menyatakan, ia telah memerintahkan untuk menurunkan anggaran belanja kunjungan rapat tahun 2015 dari 41 triliun Rupiah atau sekitar 3,4 miliar dolar Amerika hingga 25 triliun Rupiah atau sekitar 2,1 miliar dolar Amerika, dan skala pengurangannya sekitar 40 persen. Jokowi mengatakan, 16 triliun Rupiah yang terhemat akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negeri, terutama pembangunan bendungan dan sistem irigasi serta pembangunan daerah terpencil.
Menanggapi seruan Presiden tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Yuddy Chrisnandi pada tanggal 17 November lalu memaparkan, akan melarang pegawai negeri melakukan rapat di hotel dan menghindari kunjungan dinas yang tidak perlu. Rencana tersebut akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Desember bulan depan dan wajib ditaati pegawai negeri berbagai provinsi, daerah dan lembaga. Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno juga menuntut CEO dan komisaris perusahaan BUMN untuk tidak melakukan rapat di hotel melainkan di dalam gedung perusahaan guna mengurangi pengeluaran. Ia juga meminta penanggungjawab BUMN menginap di hotel murah pada saat melakukan kunjungan dinas. Semua kegiatan BUMN harus sesuai dengan hasil guna ekonomi.
Selama satu bulan sejak Jokowi memangku jabatan Presiden, ia telah mengemukakan serangkaian kebijakan untuk mengurangi pengeluaran negara. Bulan ini, tanpa menghiraukan protes masyarakat dan partai oposisi, pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM dalam upayanya meringankan beban subsidi BBM terhadap keuangan negara.
