Dewan Keamanan PBB kemarin (29/7) memveto rancangan resolusi yang diajukan oleh Malaysia untuk mendirikan pengadilan pidana internasional terkait insiden pesawat MH17 milik Malaysia Airlines.
Dewan Keamanan PBB kemarin mengadakan pemungutan suara atas rancangan resolusi yang diserahkan Malaysia. Hasilnya 11 suara setuju, 1 suara menentang dan 3 suara abstain. Tiongkok, Angola dan Venezuela memberi suara abstain. Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vitaly Churkin menyatakan, peristiwa jatuhnya pesawat MH 17 tidak dianggap sebagai peristiwa yang mempunyai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional oleh masyarakat internasional. Berdirinya organisasi arbitrase internasional adalah di luar kewenangan Dewan Keamanan.
Vitaly Churkin menegaskan, pihak Rusia selalu berkoordinasi dengan penyelidikan, namun proses penyelidikan mengalami rintangan. Churkin menyerukan masyarakat internasional untuk mengadakan penyelidikan yang lebih independen dan menyeluruh.
Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi menyatakan, pihak Tiongkok selalu mengimbau para anggota Dewan Keamanan untuk bersatu dalam penyelidikan peristiwa pesawat MH17.
Liu Jieyi mengatakan, pihak Tiongkok ikut serta dalam konsultasi atas rancangan resolusi dan menghimbau para anggota Dewan Keamanan untuk bersatu, saling menaruh perhatian dan menghindari konfrontasi politik. Apabila Dewan Keamanan mencapai kesepahaman atas tindak lanjutnya peristiwa jatuhnya pesawat MH17, berarti DK menyampaikan sinyal positif bahwa masyarakat internasional dapat terus bersatu dalam masalah tersebut, sekaligus bermanfaat bagi penyelidikan tuntas peristiwa ini.
Liu Jieyi menyatakan, dalam keadaan ini, pemungutan suara secara paksa akan mengakibatkan terpecahnya para anggota Dewan Keamanan, sekaligus tidak bermanfaat bagi anggota keluarga korban dan penyelidikan peristiwa. Berkenaan dengan itu, pihak Tiongkok memberi suara abstain.