Perbuatan Jepang yang menolak membayar iuran keanggotaan Organisasi Pendidikan, Ilum Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Demikian dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dalam konferensi pers kemarin (19/10) di Beijing

Diberitakan, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida Jumat lalu mengatakan, Jepang mendesak UNESCO untuk memperbaiki proses pemeriksaan program warisan, Jepang memutuskan untuk menolak membayar iuran keanggotaan UNESCO tahun ini. Diberitakan, perbuatan Jepang tersebut ditujukan terhadap UNESCO yang mencantum Arsip Pembantaian Nanjing Tiongkok dalam Catatan Peringatan Dunia.

Hua Chunying menyatakan, pembantaian Nanjing adalah kejahatan yang dilakukan oleh militerisme Jepang dalam Perang Dunia II, adalah fakta sejarah diakui oleh komunitas internasional. Arsip Pembantaian Nanjing yang dicantum dalam Catatan Peringatan Dunia sesuai dengan standar penilaian Catatan Peringatan Dunia UNESCO, bermanfaat untuk memainkan peranan positif untuk mencatat sejarah, menghargai perdamaian dan membela kehormataan manusia.

Juru bicara tersebut mengatakan pula, membayar iuran keanggotaan adalah kewajiban anggota organisasi internasional. Peruatan dan pernyataan pihak Jepang sekali lagi mengungkapkan sikap salah terhadap sejarah, perbuatan yang menolak membayar iuran keanggotaan PBB adalah tidak bertanggung jawab.