Memainkan peranan penggerak investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan langkah kebijakan penting pemerintah Joko Widodo pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo seusai sidang kabinet baru-baru ini mengenai anggaran belanja tahun 2018 menyatakan kepada media, ia sudah menunjuk kabinet bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 harus mencapai 6,1%. "Ekonomi global mulai menghangat, rakyat Indonesia perlu berkeyakinan, berani menjajaki dan tidak berkukuh pada aturan lama."

Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mencapai 5%, reformasi ekonomi yang diterapkan oleh Joko Widodo mencapai hasil nyata. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) masing-masing memprediksi bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 akan mencapai 5,2% dan 5,1%. Pemerintah Indonesia bersikap lebih optimis untuk menetapkan target pertumbuhan tahun ini sebagai 5,6%. Target tersebut ditetapkan oleh bank sentral Indonesia di atas dasar 5.1% sebelumnya, tugas utama pengembangan ekonomi pada tahun 2018 ialah laju pertumbuhan ekonomi kembali ke 6% ke atas, hal tersebut berarti bahwa laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor masing-masing mencapai 5%, 10% dan 4%. Menurut penjelasan Joko Widodo mengenai perkembangan ekonomi, " adalah kunci untuk memainkan peranan penggerak investasi dari bagian publik dan bagian swasta di bidang infrastruktur."

Menurut pengamatan terkait, pemerintah Indonesia telah mengambil dua langkah untuk mendorong ekonomi dengan investasi, yang pertama memerintahkan aparat pemerintah untuk mengurangi biaya yang tak diperlukan dan menambah pengeluaran kapital. Joko Widodo berpendapat, 16% anggaran belanja pemerintah pada tahun 2016 digunakan untuk membayar utang luar negeri dan gaji pegawai negeri, proporsi tersebut perlu diturunkan lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia berencana untuk mengadakan investasi langsung di bidang pembangunan infrastruktur dengan mencurahkan US$ 29,1 miliar dari anggaran belanja total senilai US$ 156 miliar, jadi meningkat 22% dibandingkan dengan tahun 2015. Presiden Widodo juga menuntut pemerintah berbagai tingkat untuk menggunakan biaya dalam program investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan menengah, misalnya perhubungan, tenaga listrik, telekomunikasi dan irigasi.

Langkah kedua ialah mendorong reformasi moneter, guna membangkitkan vitalitas bagian swasta. Pada tahun 2016, tingkat sumbangan bagian swasta kepada ekonomi Indonesia melampaui 30%. Presiden bank sentral Indonesia Agus berpendapat, bagian swasta akan memainkan peranannya yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila memperoleh dukungan kebijakan dan jaminan investasi. Ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dalam menambah vitalitas ekonomi Indonesia, pemerintah seharusnya mengambil langkah kombinasi antara pengontrolan makro dan pengelolaan mikro, secara titik berat mendorong reformasi dan pengendalian moneter, khususnya di bidang kredit, mengendalikan risiko pasar di bawah prasyarat menjamin sepenuhnya peredaran. Sementara itu, bank sentral menetapkan target pertumbuhan volume kredit tahun ini sebagai 13,1%, laju pertumbuhan meningkat satu kalilipat dibandingkan dengan tahun lalu.

Perancangan kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi telah mendapat dukungan lembaga ekonomi internasional utama. Bank Dunia berpendapat, nilai Rupiah selama beberapa bulan ini cenderung stabil, hal tersebut bermanfaat bagi peningkatan keyakinan pasar akan investasi.