Juru bicara Kantor Kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, kemarin (18/5) menyatakan, Departemen Keuangan baru-baru ini telah mengusulkan kepada Presiden Duterte agar menolak bantuan keuangan yang disertai dengan persyaratan dari Uni Eropa untuk mencegah intervensi Uni Eropa terhadap urusan dalam negeri Filipina. Usulan itu telah diterima oleh Presiden Duterte.
Duta Besar Uni Eropa untuk Filipina, Franz Jessen pada hari Rabu lalu (17/5) menyatakan kepada media lokal bahwa delegasi Uni Eropa telah menerima pemberitahuan mengenai penolakan pemerintah Filipina terhadap bantuan keuangan Uni Eropa. Filipina kemungkinan akan kehilangan 250 juta euro yang merupakan dana bantuan untuk kepulauan Mindanao.
Jubir Filipina Abella menyatakan, pemerintah Filipina menolak bantuan Uni Eropa karena Uni Eropa menyertakan pasal-pasal yang ditentang atau "sulit disetujui" oleh pemerintah Filipina dalam bantuannya. Pasal-pasal itu diduga akan menimbulkan intervensi terhadap urusan dalam negeri Filipina. Filipina menolak proyek bantuan yang disertai syarat, tapi tetap akan menerima bantuan tanpa syarat.