Sejak hari Senin kemarin (20/11), perwakilan dari berbagai partai di Jepang mengadakan interpelasi selama tiga hari terhadap pidato pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Di hari pertama, Shinzo Abe telah dikritik oleh partai oposisi dalam masalah amendemen konstitusi.

Kepala Partai Demokratik Konstitusional Jepang (partai oposisi terbesar di Jepang), Yukio Edano menyatakan pendirian partainya, yaitu tegas menentang sistem hukum penjaminan keamanan dan hak pembelaan diri secara kolektif. Ia mengatakan, jika aksi yang melanggar konsitusionalisme tersebut diizinkan, maka tidak akan terdapat pembahasan konstitusi yang sungguh-sungguh, sementara yang harus dilakukan sekarang adalah menaati konstitusi yang berlaku sekarang.

Shizo Abe tidak menanggapi hal ini secara langsung. Ia hanya menyatakan pihaknya akan menghadapi kenyataan penjaminan keamanan yang serius, dan akan memperbaiki sistem hukum perdamaian dan keamanan dalam batas-batas konsitutusi. Ia juga menambahkan, amendemen konstitusi akan diputuskan oleh pemungutan suara rakyat Jepang, dan pendapat dari berbagai partai serta pembahasan parlemen bermanfaat bagi rakyat Jepang untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah ini.