Presiden AS Donald Trump belakangan ini mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, keputusan tersebut memicu kecaman berbagai negara, sebagai negara berpopulasi umat Islam paling banyak di dunia, pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan sepihak AS. Para warga Indonesia turun ke jalan untuk memprotes AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Pada tanggal 7 Desember, Presiden Indonesia Joko Widodo di Bogor menyatakan, Indonesia mengecam keras keputusan sepihak AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Jokowi mencela keputusan sepihak AS tersebut telah melanggar serangkaian persetujuan internasional dan patokan hubungan internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut akan membawa dampak serius bagi keamanan dan kestabilan dunia, dan merupakan "ancaman terbesar bagi stabilitas dunia".

Menurut instruksi Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil duta besar AS untuk Indonesia, menyampaikan pendirian pemerintah Indonesia atas keputusan sepihak AS.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, sebagai negara yang menyebut diri demokrasi, AS seharusnya mengetahui apa artinya demokrasi, artinya ialah menuruti hukum internasional, namun keputusan sepihak Trump sama sekali mengabaikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, ia menghimbau AS untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Presiden Jokowi menyatakan pula, Indonesia menyerukan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) dan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang khusus darurat mengenai situasi tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengadakan konsultasi dengan OIC mengenai sidang khusus.