Dalam dua hari yang lalu, Parlemen Inggris telah memveto revisi persetujuan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan rancangan proposal tentang Brexit tanpa adanya kesepakatan pada 29 Maret 2019. Bahkan Parlemen Inggris telah memveto amandemen penangguhan Brexit sampai pada 22 Mei mendatang, yang dapat ditafsirkan bahwa risiko terjadinya "hard Brexit" alias Brexit keras sudah sangat diringankan.
Apa yang disebut Brexit tanpa adanya kesepakatan dirujuk pada kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa adanya masa transisi apabila Inggris dan Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan tentang Brexit sebelum 29 Maret 2019. Dalam keadaan hard Brexit, hukum Uni Eropa tidak lagi berlaku untuk Inggris, dan hubungan perdagangan antara kedua pihak akan kembali ke kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga Inggris dan Uni Eropa mau tak mau harus menghadapi kenyataan kenaikan tarif bea masuk serta pagar tarif yang menghambat perdagangan satu sama lain.
Ternyata Brexit tanpa adanya kesepakatan adalah opsi paling buruk dibanding Brexit dalam kerangka kesepakatan atau penangguhan Brexit. Ketua Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker dan Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt bersikap yang sama dalam hal ini. Mereka yakin Brexit tanpa adanya kesepakatan ibarat malapetaka yang akan menimbulkan dampak menjangkau jauh bagi hubungan Inggris dengan Uni Eropa, dan mutlak adalah kesalahan serius geo-politik.
Brexit tanpa adanya kesepakatan telah diveto dalam pemungutan suara di Parlemen Inggris. Ini menyatakan bahwa baik kubu yang pro Brexit maupun kubu yang menentang Brexit di Parlemen Inggris sudah menyadari betapa seriusnya jika Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa pencapaian persetujuan, dan justru atas pertimbangan itulah, kedua kubu sudah mencapai kompromi dan mengambil pilihan bijaksana.
Parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara atas penangguhan jadwal Brexit sampai 30 Juni. Apabila Parlemen Inggris dan Uni Eropa sepakat untuk menangguhkan jadwal Brexit, maka Inggris masih akan bertahan di keluarga Uni Eropa setelah 29 Maret. Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta Parlemen Inggris dan Uni Eropa memberikannya waktu lebih panjang untuk melakukan lobi. Ia mengusulkan Parlemen Inggris melakukan pemungutan suara yang ketiga kali atas persetujuan Brexit pada 20 Maret mendatang.
