Rapat Bertemakan “Prestasi Perkembangan Usaha HAM Xinjiang” Digelar di Jenewa

2019-03-15 11:46:05  

图片默认标题_fororder_xinjiangHam2019031501

Dalam rangka sidang ke-40 Dewan Pengurus Hak Asasi Manusia (HAM) PBB,  Perwakilan Tiongkok untuk Kantor PBB di Jenewa dan Delegasi Tiongkok di Swiss serta Institut HAM Tiongkok bersama-sama menyelenggarakan rapat sampingan bertemakan “Prestasi Perkembangan Usaha HAM Xinjiang”. Dalam pidatonya di depan rapat itu,  Duta Besar Tiongkok untuk Kantor PBB di Jenewa Yu Huajian memaparkan hasil-hasil  pemukulan terorisme dan ekstremisme oleh pemerintah Tiongkok di Xinjiang. 3 pakar dari Institut HAM Tiongkok juga memperkenalkan keadaan kemajuan HAM di Xinjiang. Lebih dari 300 hadirin berasal dari 70 lebih negara menghadiri rapat itu dan juga memberikan tanggapan positif atas perkembangan HAM di Xinjiang.

Dubes Tiongkok untuk Kantor PBB di Jenewa Yu Jianhua menyatakan, sekarang ini Xinjiang sedang berada pada masa pembangunan  dan kestabilan yang terbaik sepanjang sejarah. Hak rakyat berbagai etnis Xinjiang di bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan lingkungan hidup sedang dilestarikan sepenuhnya. Pada 2020, bersamaan dengan rakyat seluruh negeri, semua rakyat Xinjiang, tiada satu pun yang ketinggalan, akan mewujudkan sosial cukup sejahtera.

Dubes Yu Jianhua mengatakan, kemakmuran dan kestabilan Xinjiang saat ini justru diperoleh melalui pemukulan terorisme dan ekstremisme yang dilakukan pemerintah Tiongkok. ketiga kekuatan yakni terorisme, separatisme dan ekstremisme pernah mendatangkan kerugian material dan jiwa yang besar kepada rakyat berbagai etnis Xinjiang dan dengan berat merugikan hak mendasar rakyat berbagai etnis Xinjiang. Pemerintah Xinjiang melaksanakan sejumlah tindakan untuk anti terorisme dan ekstremisme, termasuk membuka pusat pendidikan kejuruan profesi demi membantu orang-orang yang terpengaruh oleh terorisme dan ekstremisme agar menjauhkan diri dari ketiga kekuatan itu. Perbuatan itu telah disambut baik ramai oleh rakyat berbagai etnis, adalah pula kewajiban yang harus dilakukan pemerintah yang bertanggung jawab.

Komentar
马宁宁