Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi belum lama lalu menerima wawancara eksklusif wartawan Tiongkok dan sempat memberikan jawabannya tentang multilateralisme, tata kelola global dan kerja sama Indonesia-Tiongkok. Ia mengatakan, Indonesia mendukung prinsip kepemimpinan kolektif dalam pemerintahan atau tata kelola global, mengusahakan terpeliharanya perdamaian dan kemakmuran kawasan dalam kerangka kerja sama multilateral yang menang bersama, dengan aktif bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Uni Ekonomi Eurasia atau EAEU dan Komunitas Ekonomi Afrika Barat.
Retno mengatakan, saat ini masalah-masalah realistis semakin mempersulit hubungan diplomatik antar negara. Kebijakan “diplomasi ekonomi” adalah salah satu kebijakan yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak berkuasanya pada tahun 2014, dengan titik beratnya meningkatkan kerja sama dengan New Emerging Market, khususnya negara-negara Afrika, mendorong kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Amerika Latin, serta dengan cara diplomatik melakukan koordinasi atas kerja sama perusahaan BUMN, bank dan sektor swasta dengan luar negeri.
Retno mengatakan, pada tahun 2018, volume perdagangan Indonesia dengan Amerika Tengah dan Selatan serta negara-negara Eropa Timur dan Tengah meningkat dua kali lipat. Di sela Forum Indonesia-Afrika, kedua pihak menandatangani kontrak sebesar 2 miliar dolar AS.
Mengenai kerja sama Indonesia dan Tiongkok, Retno menyatakan penuh harapan. Dalam hubungan Indonesia dengan Tiongkok, perdagangan dan investasi selalu menjadi pilar kerja sama kedua pihak. Indonesia berharap strategi poros maritim dunia dapat bersinergi dengan Inisiatif Sabuk Jalan Tiongkok untuk menarik lebih banyak penanaman modal dari Tiongkok. Kini Daratan Tiongkok sudah menjadi sumber investasi terbesar ketiga bagi Indonesia. Kedua negara kini memiliki potensi sangat besar dalam kerja sama di bidang tenaga kerja, transfer teknologi, nilai tambah dan pelestarian lingkungan.
