Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi dan Senator, Marco Rubio belakangan ini menyatakan akan mendorong pembahasan dan penerimaan “Rancangan Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong” sesudah Kongres bersidang lagi. Komisi Pekerjaan Tata Hukum Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok kemarin (21/8) dengan serius menyatakan tentangan keras terhadap perbuatan AS yang secara kasar mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, sekaligus menunjukkan, argumen sebagian anggota Kongres AS tidak bertanggung jawab, memutarbalikkan kenyataan merupakan dukungan terhadap anasir kekerasan Hong Kong dan kejahatannya, sifatnya ialah mengacaukan masyarakat Hong Kong.
Pada kenyataannya, pendalang yang mendukung ekstremis kekerasan Hong Kong adalah pejabat senior pihak AS dan CIA. Mereka tidak saja bertemu dengan anasir “Hong Kong merdeka”, menyediakan dana dan mencoba mengaitkan situasi kekacauan Hong Kong dengan masalah ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan AS.
Mulai dari bulan Juni tahun ini, sejumlah ekstremis Hong Kong terus melakukan kekerasan dan mengganggu keamanan publik dengan serangkaian perbuatan pelanggaran hukum, mereka menyerang polisi, memukul wartawan dan turis, menyerbu gedung Lembaga Legislatif dan kantor penghubung pemerintah pusat untuk Hong Kong, menghina bendera kebangsaan, lambang negara dan lambang daerah, memblokade transportasi publik, melumpuhkan bandara Hong Kong, perbuatan mereka itu dengan serius menginjak-injak tata hukum dan ketertiban Hong Kong, dengan serius membahayakan keamanan publik, dengan serius merugikan hak pokok para warga, dengan serius melanggar kehormatan dan kedaulatan negara.
Mengenai kekerasan ekstremis Hong Kong tersebut, Mantan Pemimpin Redaksi Mingguan Wirtschaftswoche Jerman, Stefan Baron dalam komentarnya yang dimuat di harian Handelsblatt Jerman menunjukkan, kalau hal serupa terjadi di AS, maka kerusuhan jauh sudah ditindas. Akan tetapi, sebagai politikus senior AS, Mike Pence, Mike Pompeo dan Nancy Pelosi malah berpangku tangan dan diam saja terhadap kekerasan yang terjadi di Hong Kong, mencela pemerintah Hong Kong dan pihak kepolisian sebagai “menolak menghormati tata hukum, demokrasi dan kebebasan”,
Bagi mereka yang sering mencela urusan dalam negeri Tiongkok, sebaiknya mendengar nasihat Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong baru-baru ini, bahwa “sebagai negara kuat nomor satu di dunia, AS harus menampung Tiongkok sebagai suatu negara yang lebih berpengaruh dan semakin perkasa. AS juga harus menerimanya, adalah tidak mungkin dan tidak bijaksana kalau menghalang kebangkitan Tiongkok.”
