Deputi Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Wu Haitao hari Kamis kemarin (13/2) menyampaikan pidatonya di depan debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai masalah keadilan transisi dalam bentrokan dan pasca-bentrokan. Ia mengimbau agar kedaulatan dan keutuhan wilayah negara terkait harus dihormati.
Ia mengatakan, sejumlah negara dan daerah yang berkonflik kini menghadapi tugas rehabilitasi pasca perang yang berat. Masalah keadilan transisi merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan perdamaian dan hendaknya didorong dalam kerangka pembangunan perdamaian dan perdamaian berkelanjutan, dan harus dibatasi untuk pembahasannya dalam bentrokan dan pasca-bentrokan.
Pertama, harus berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional yang diakui secara umum, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara terkait.
Kedua, membantu negara terkait meningkatkan kemampuan pembangunan dengan menitik-beratkan peningkatan fungsi sistem kehakiman negara terkait.
Ketiga, dengan tepat memperlakukan hubungan antara keadilan transisi dengan proses politik, perkembangan ekonomi dan integrasi sosial, dan dengan langkah komprehensif mendorong tata hukum dan keadilan hukum.
Wu Haitao menyatakan, tata hukum dan keadilan tak saja harus termanifestasi pada laporan negara namun juga harus termanifestasi pada lapisan internasional. Banyak bentrokan di dunia yang terkatung-katung selama puluhan tahun dan sulit diselesaikan. Masalah-masalah itu selalu adalah akibat buruk dari pelanggaran kesepahaman internasional dan penyabotan tata tertib internasional yang berdasarkan hukum internastional. Mempertahankan penyelesaian konflik internasional secara damai, melarang menggunakan kekuatan bersenjata atau mengancam dengan menggunakan kekuatan bersenjata serta prinsip-prinsip pokok hukum internasional lainnya merupakan inti Piagam PBB dan dasar tata tertib internasional dewasa ini, juga kewajiban yang harus ditaati berbagai negara dan merupakan tujuan tata hukum internasional. Dewan Keamanan sebagai inti mekanisme keamanan kolektif internasional harus mengemban tugas berat dalam memelihara hukum internasional dan prinsip dasar hubungan internasional.
