Wakil Kepala Kantor Perdagangan Daerah Otonom Uyghur Xinjiang Asihaer Tuerxun menyatakan kemarahan dan kecaman keras atas pengenaan sanksi AS terhadap banyak perusahaan Xinjiang dengan alasan apa yang disebut “pekerjaan paksa”.
Asihaer Tuerxun menyatakan hal itu di depan jumpa pers masalah penjaminan pekerjaan tenaga Xinjiang pada 16 Oktober yang lalu. Dia menunjukkan, perusahaan-perusahaan yang terletak di Aksu, Changji, Hotan dan kota-kota Xinjiang lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang telah terdaftar dan berbisnis berdasarkan hukum. Mereka menunaikan wajib sosial, dan menaati patokan bisnis, menjamin hak-hak petugas perusahaan berdasarkan hukum seperti hak gaji, hak peliburan, hak perlindungan keamanan pekerjaan, serta hak yang mendapat asuransi dan kesejahteraan sosial. Perusahaan-perusahaan itu menyediakan peluang kepada masyarakat etnis minoritas setempat untuk terlepas dari kemiskinan, petugas perusahaan menyatakan puas, tidak pernah terjadi masalah apa yang disebut “pekerjaan paksa”. Badan terkait AS tidak menyelidiki keadaan terkait, juga tidak pernah berkontak dengan petugas perusahaan, tindakan yang memberikan sanksi tanpa alasan itu melanggar peraturan perdagangan internasional, merusak rantai industri global dan rantai pemasok, inilah tindakan bullying secara terang-terangan. Asihaer Tuerxun menyatakan, pemerintah setempat dengan tegas mendukung perusahaan-perusahaan tersebut melindungi hak dan kepentingan sah dirinya, mendesak badan AS terkait menghormati kenyataan, mengesampingkan prasangka, menghentikan manipulasi politik, mencabut keputusan salah, serta memulihkan pertukaran ekonomi dan perdagangan yang normal antar perusahaan kedua negara.
