Baru-baru ini seorang Senator AS mengajukan RUU Pencegahan Kerja Paksa Orang Uighur dengan alasan “pusat pendidikan dan pelatihan” di daerah Xinjiang, bahkan perusahaan lainnya di seluruh negeri Tiongkok pernah melakukan “kerja paksa” secara masif. Sejumlah wadah pemikir AS dan Australia memfitnah Tiongkok memaksakan warga etnis minoritas seperti Uighur dan Khazak terlibat dalam pekerjaan dengan kedok melakukan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, menurut laporan media resmi Tiongkok, pemerintah Tiongkok selalu memprioritaskan hak kelangsungan hidup dan hak pembangunan dan menempatkannya pada posisi nomor satu. Penciptaan kerja adalah kesejahteraan terbesar bagi mereka. Melalui kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir, taraf hidup rakyat berbagai etnis di Xinjiang telah diperbaiki nyata, sehingga rakyat memiliki rasa manfaat dan rasa kebahagiaan yang lebih besar. Sementara itu, usaha penjaminan hak asasi manusia Tiongkok sudah berdiri di titik awal historis yang baru.
Menanggapi dua argumentasi yang berlawanan tersebut, Akademi HAM Universitas Politik dan Hukum Baratdaya atau Southwest University of Political Science & Law melakukan penelitian berdasarkan hasil survei yang dilakukan di daerah Xinjiang. Tim penelitian melakukan analisa teliti terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di Xinjiang, terutama peranan industri terhadap penyelesaian masalah kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Survei dilakukan melalui kunjungan ke lokasi, mewawancarai responden melalui kuesioner dan sebagainya untuk mengetahui keadaan asli para tenaga kerja Xinjiang yang berburuh secara migran.
Tim peneliti menemukan bahwa pertama, lowongan kerja di Xinjiang dalam jumlah terbatas karena iklim dan kondisi alam lainnya yang tidak memadai serta ketidakseimbangan antar berbagai sektor industri. Selain itu, nilai tambah produksi pertanian kian menurun, jumlah tenaga berlebihan di pedesaan semakin meningkat sehingga kesenjangan antara penduduk desa dan kota terus meningkat. Masalah kemiskinan di sana sangat menonjol sehingga pengentasan kemiskinan menjadi tugas yang sangat mendesak. Kedua, sejalan dengan perkembangan pesat industri sekunder dan industri tersier, permintaan terhadap tenaga kerja terus bertambah sehingga telah menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga setempat. Hasil survei menunjukkan , peningkatan pendapatan disposabel warga kota di Xinjiang terutama disumbangkan penerimaan gaji oleh para karyawan yang bekerja di industri sekunder dan industri tersier. Perkembangan industri sekunder dan industri tersier selanjutnya mendorong perkembangan ekonomi pedalaman. Hal ini juga sesuai dengan pengalaman dari pengentasan kemiskinan dunia. Sementara itu, berbagai hak yang dimiliki kaum wanita tak mampu juga terus diperbaiki. Ketiga, semua tenaga kerja warga Xinjiang bekerja secara mandiri atau atas keinginannya sendiri. Berburuh ke luar kampung halaman memungkinkan mereka memperoleh pendapatan lumayan sehingga kehidupannya pun sangat diperbaiki. Keempat, Tiongkok memberlakukan hukum yang melindungi hak penempatan kerja para tenaga kerja. Tiongkok melaksanakan kebijakan yang memprioritaskan penempatan tenaga kerja kelompok spesifik dan untuk itu memberlakukan paket kebijakan yang mendukung perlindungan hak para pekerja. Hukum Tiongkok secara ketat melarang “kerja paksa” dan aksi serupa.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kami berpendapat bahwa laporan yang ditelurkan sejumlah wadah pemikir bernuansa tebal fitnahan. Kebijakan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan kerja yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok merupakan langkah penting untuk mengimplementasi Keputusan terkait PBB, sesuai dengan konvensi internasional. Secara keseluruhan kebijakan pengentasan kemiskinan di Xinjiang sesuai dengan keadaan obyektif setempat dan dapat memenuhi kebutuhan warga yang tidak mampu. Kebijakan tersebut telah memainkan peranan penting dalam proses pengentasan kemiskinan setempat. Para tenaga kerja migran Xinjiang telah meningkatkan persatuan antar etnis. Pemerintah Tiongkok akan terus memperbaiki mekanismenya guna melayani pengentasan kemiskinan dan menjamin partisipasi para pekerja dalam pembangunan secara sama derajat untuk bersama-sama menikmati berbagai hasil dari perkembangan ekonomi Tiongkok.
