Kantor Penerangan Pemerintah Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang mengadakan jumpa pers ke-2 di Beijing hari Senin (11/1) dengan diikuti 30 lebih media asing, antara lain CNN, Bloomberg News, NHK, Middle East News Agency Mesir, O Globo Brasil, Associated Press of Pakistan dan lain-lain. Menanggapi hoax yang dilontarkan oleh kekuatan asing anti-Tiongkok bahwa di Xinjiang terdapat fenomena pengawasan massal, kerja paksa bahkan genosida, pejabat pemerintah Xinjiang Xu Guixiang dalam jumpa pers membantah hoax dengan memaparkan fakta dan data, serta catatan buruk HAM di Amerika Serikat.
Baru-baru ini, Ketua Gabungan Komite Tiongkok Kongres AS, Badan Administrasi AS yang juga Senator Partai Republik Marco Rubio dan anggota Kongres lain yang anti Tiongkok dalam rancangan resolusinya mengatakan, “Pelanggaran HAM Etnis Uyghur dan suku minoritas lainnya di Xinjiang merupakan tindakan genosida”, dan menuntut pemerintah Tiongkok bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, pejabat Xinjiang Xu Guixiang menyatakan, perbuatan Rubio dan kawannya merupakan penghinaan berniat jahat terhadap “Konvensi Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Genosida” PBB, tuduhan keji terhadap Xinjiang dan juga intervensi kasar terhadap urusan dalam negeri Tiongkok.
Berbicara tentang keadaan pertumbuhan populasi di Xinjiang, Xu Guixiang dengan serangkaian data statistik menunjukkan, antara tahun 2010-2018, populasi Etnis Uyghur Xinjiang bertambah menjadi 12 juta 718 ribu jiwa dari 10 juta 171 ribu, naik 25.04%; populasi Etnis Han bertambah menjadi 9.0068 juta jiwa dari 8.8299 juta jiwa, naik 2.0%. skala pertumbuhan populasi Etnis Uyghur tidak saja lebih tinggi daripada skala pertumbuhan populasi di seluruh Xinjiang, tapi juga lebih tinggi daripada etnis minoritas lainnya, bahkan lebih tinggi daripada Etnis Han. Apa yang disebut argumentasi “Kaum wanita etnis minoritas di Xinjiang dipaksa memasang alat kontrasepsi IUD, bahkan dipaksa menerima ligasi tuba dan aborsi” sebenarnya adalah fitnahan berniat jahat. Pejabat Xinjiang itu menyatakan, apakah melakukan kontrasepsi dan apa cara kontrasepsi merupakan keputusan sendiri dan tidak boleh diintervensi oleh organisasi apapun atau personil siapapun, dan sama sekali tidak terdapat fenomena kontrasepsi secara paksa.
“Di Amerika Serikat, boleh dikata terdapat banyak kejahatan pada masalah anti-terorisme. Dengan dalih HAM dan anti-terorisme, AS melancarkan perang di Afghanistan, Irak, Suriah dan lain-lain, menjatuhkan korban jiwa rakyat sipil sejumlah jutaan dan pengungsi yang tak terhitung jumlahnya dengan meninggalkan kampung halamannya, dan telah mengakibatkan trauma pasca-perang yang sulit disembuhkan. Dilaporkan, AS membangun pusat penahanan di Guantanano dan beberapa tempat lain di seluruh dunia, dan hak para tahanan dilanggar dengan serius.
Seputar isu “Kerja Paksa”, pejabat Xu Guixiang menunjukkan bahwa sejak abad ke-18, seiring dengan meluas cepatnya industri penamanan di bagian selatan Amerika Serikat, banyak orang berkulit hitam dijual ke sana dan dipaksa bekerja sebagai pemetik kapas. Laporan tahunan yang diterbitkan oleh AS terkait Masalah Penyelundupan Manusia mengatakan, adalah sangat parah masalah-masalah kerja paksa, prostitusi paksa, perbudakan utang dan lain-lain, AS adalah tempat sumber, tempat tujuan dan tempat transit penyelundupan manusia, bahkan pejabat AS juga terlibat dalam kejahatan penyelundupan manusia dan kerja paksa. 10 Juni tahun 2015, laporan yang dikemukakan oleh International Trade Union Confederation (ITUC) mengategorikan AS ke dalam daftar negara yang melanggar secara sistematis hak buruh.
“Masyarakat etnis minoritas di AS kekenyangan menderita penggencetan dan diskriminasi dalam jangka panjang di bidang-bidang politik, ekonomi, kebudayaan, kehidupan sosial dan lain-lain. Pemerintah AS melaksanakan kebijakan genosida dan pemisahan serta politik asimilasi nasional dalam jangka panjang terhadap Indians, Suku Primitif Amerika sehingga populasi Indians menurun drastis menjadi hanya 2% total populasi di seluruh negeri Amerika Serikat. Populasi Indians berkurang menjadi 250 ribu jiwa pada awal 1920-an dari 5 juta pada tahun 1492. Belum lama berselang, kasus kematian George Floyd, warga negara AS keturunan Afrika beserta unjuk rasa besar-besaran akibat kematian Floyd sekali lagi menunjukkan terdapatnya diskriminasi ras serius dan sistematik yang serius di AS dalam jangka panjang sehingga masyarakat etnis minoritas di AS sulit bernafas.
Pejabat Xinjiang itu menyatakan, “perbuatan AS telah melanggar keadilan dan patokan nilai internasional, pri kemanusiaan dan pengetahuan intuitif fundamental manusia, gagasan HAM dan prinsip konvensi internasional, maka AS barulah negara di mana terdapat tindakan genosida.”
