Menurut Kementerian Perdagangan, Persetujuan Kerangka Pemudahan Perdagangan EDI Lintas Wilayah Asia dan Pasifik secara resmi berlaku dari tanggal 21 Februari lalu. Ini merupakan persetujuan multilateral perdagangan EDI lintas wilayah yang pertama dalam kerangka PBB, akan memudahkan barang dagangan para anggota Asia-Pasifik memasuki pasar satu sama lain.
Persetujuan ini disponsori oleh ESCAP PBB, memacukan perundingan mulai dari April tahun 2015 dan berakhir pada Mei tahun 2016, dengan diikuti lebih dari 30 anggota ESCAP termasuk Tiongkok, Rusia, Korsel, India dan Indonesia. Sejauh ini, persetujuan telah berlaku di lima negara penandatangan termasuk Tiongkok, Filipina dan Bangladesh.
Persetujuan meminta berbagai pihak berupaya membentuk kerangka kebijakan negara demi terwujud perdagangan lintas batas melalui EDI, menggunakan sistem EDI yang sudah ada atau membentuk sistem perdagangan EDI yang baru, mewujudkan pertukaran data dan dokumen perdagangan secara elektronik, terutama mendorong berbagai pihak mempercepat pembangunan sistem jendela tunggal dan menggunakannya dalam perdagangan lintas wilayah.
Penanggung jawab seksi internasional Kementerian Perdagangan menyatakan, persetujuan akan lebih lanjut memainkan keunggulan pasar skala raksasa Tiongkok, memberikan kesempatan pasar yang lebih luas dan mudah kepada para anggota Asia-Pasifik. Sementara itu, juga menguntungkan barang-barang Tiongkok memasuki pasar negara Asia-Pasifik lain dan meningkatkan lebih lanjut fasilitasi perdagangan Tiongkok.
Penanggung jawab ini menyatakan, karena semua anggota adalah negara sekitar Satu Sabuk Satu Jalan, terwujudnya perdagangan EDI akan mendorong konektivitas dan sinergi perdagangan di Asia Pasifik. Pada periode krusial melawan wabah virus corona, juga memberikan sinyal para anggota bersama melawan wabah dan mendukung sistem perdagangan multilateral.
Saat ini, Tiongkok telah mengadakan titik uji coba reformasi kepabeanan EDI di seluruh negeri, mengakui daya hukumnya sama dengan sertifikat kertas. Pada tahap selanjutnya, berbagai pihak akan menyusun rencana aksi untuk mendorong penerapan persetujuan ini termasuk tindakan rinci dan jadwal.
