Pemerintah Jepang secara resmi memutuskan untuk membuang air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut. Berkenaan hal itu, jubir Kemlu Tiongkok Zhao Lijian Rabu kemarin(14/4) menunjukkan bahwa laut bukanlah tong sampah Jepang, Samudera Pasifik juga bukan saluran pembuangan Jepang. Air limbah radioaktif Jepang tidak boleh mengorbankan seluruh dunia.
Setelah pemerintah Jepang pada Selasa lalu (13/4) memutuskan untuk membuang air limbah radioaktif ke laut, pihak Korsel memanggil Dubes Jepang dan menyatakan protes serius. Rusia juga menyatakan keprihatinan serius dan menyebut bahwa pihak Jepang seharusnya bersikap transparan dan bertanggung jawab. Jubir Dewan UE menyatakan, pihak Jepang seharusnya menjamin keamanan mutlak pembuangan apa pun berdasarkan pelaksanaan penuh kewajiban nasional dan internasional. Namun sementara itu, sejumlah pejabat Jepang menyatakan bahwa air limbah tersebut diminum pun tak masalah. Pihak AS malah berterima kasih atas upaya pihak Jepang untuk memelihara transparansinya.
Mengenai tanggapan masyarakat internasional, Zhao Lijian mengajukan tiga pertanyaan dalam jumpa pers kemarin.
Pertama, apakah pihak Jepang benar-benar mendengarkan kecurigaan dan kekhawatiran dari dalam maupun luar negeri? Kedua, apakah tindakan Jepang ini sesuai dengan hukum internasional? Ketiga, air limbah radioaktif yang akan dibuang pihak Jepang apakah benar-benar sesuai dengan standar internasional?
Zhao menunjukkan, keputusan Jepang akan memberikan contoh pembuangan air limbah radioaktif ke laut pasca kecelakaan nuklir yang serius. Jepang adalah negara penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Maritim, seharusnya jelas dengan peraturan terkait Konvensi. Menurut Konvensi, berbagai negara seharusnya mengambil segala tindakan yang relevan untuk menjamin pencemaran akibat kecelakaan dalam lingkup yurisdiksi atau pengontrolan tidak meluas ke wilayah di luar penggunaan hak berdaulatnya. Namun terpengaruh arus laut dan ikan imigran, dan air limbah radioaktif Jepang yang dibuang ke laut pasti akan mendatangkan dampak lintas wilayah. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Maritim, Konvensi Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir dan Konvensi Keamanan Nuklir dll, Jepang juga wajib memberitahu dan berkonsultasi penuh atas evaluasi dan pemantauan lingkungan, mengambil tindakan pencegahan untuk menjamin minimalisasi risiko dan menjamin transparansi informasi.
Tentang AS yang mengizinkan keputusan pihak Jepang, Zhao menekankan, “AS mengizinkan tak berarti masyarakat internasional mengizinkan, AS bahkah berterima kasih kepada pihak Jepang. AS jika mementingkan masalah lingkungan harus dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Bertolak dari keamanan lingkungan maritim serta keselamatan dan kesehatan manusia, pihak Jepang didesak untuk menyelesaikan masalah pembuangan air limbah radioaktif Fukushima dengan sikap tulus, ilmiah dan bertanggung jawab serta berhati-hati, bukannya bertindak dengan menerapkan standar ganda tanpa mementingkan prinsip, membedakan apa yang benar atau salah.”
Zhao Lijian menyatakan, laporan evaluasi tim pakar IAEA menegaskan, air limbah PLTN Fukushima yang diolah dan berkadar tritium itu tetap mengandung unsur radioaktif lain. Menurut statistik Tokyo Electric Power Company(Tepco), air limbah tersebut mengandung 62 unsur radioaktif. Pada Agustus 2018, setelah menganalisa data yang diumumkan Tepco tersebut para tokoh pecinta lingkungan menemukan bahwa air limbah radioaktif yang telah diolah tak hanya meninggalkan tritium saja. Dalam air limbah radioaktif pada tahun 2017, ditemukan 60 kali yodium-129 yang melebihi standar, dan strontium-90 yang juga secara serius melebihi standar. Menurut laporan media, Kanada telah menemukan unsur radioaktif sesium-139 pada ikan salmon di pantai baratnya, di perairan laut Hawaii AS, level radioaktifnya telah mencapai dua kali lipat daripada sebelumnya. Gejala terkait menunjukkan, polutan limbah radioaktif Fukushima Jepang mungkin sudah menyebar ke Amerika Utara.
