“Demokrasi bukan paten negara tertentu, namun dimiliki oleh rakyat negara-negara di dunia”. Demikian diuraikan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidato virtualnya di depan sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-76. Argumentasi Presiden Xi tersebut menimbulkan pemikiran dan pertukaran mendalam di dunia. Kita tak boleh terjebak dalam perangkap topik “demokrasi vs otokrasi” yang dipasang oleh politikus Barat, tak boleh menjadikan “anti-Tiongkok” sebagai ulah untuk melindungi “demokrasi”, perangkap tersebut akan membawa dunia ke dalam perlawanan ideologi yang berbahaya dan perpecahan yang sengaja dibuat.
Kata “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang memiliki arti asli “pemerintahan oleh rakyat”, “kedaulatan milik rakyat”. Dunia Barat, khususnya AS, dengan mengandalkan kekuatan ekonomi dan militernya yang perkasa, mencoba menguasai hak bicara tentang demokrasi dan politik dunia, “satu orang satu suara” plus “multi-partai” yang ditetapkan sebagai satu-satunya standar untuk menetapkan identitas demokrasi suatu negara. Yang sesuai dengan standar ini adalah “negara demokratis” dan yang tidak sesuai adalah “negara otokratis”.
Di Tiongkok, rakyat adalah inti demokrasi, demokrasi Tiongkok adalah “demokrasi rakyat untuk seluruh proses”, semua undang-undang atau kebijakan dibuat sesuai prosedur, pertimbangan demokratis dan pengambilan keputusan secara ilmiah dan demokratis. Pejabat Tiongkok harus diseleksi dari setiap lapisan dan memiliki banyak pengalaman, untuk menjamin mereka rela dan mampu mengabdi kepada rakyat. Menurut jajak pendapat yang dilakukan John F. Kennedy School of Government AS selama 10 tahun berturut-turut ini, tingkat kepuasan warga Tiongkok terhadap pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) selalu di atas 90%.
Demokrasi bukan hiasan, yang penting harus berguna. Dari sejumlah 1,4 miliar penduduk Tiongkok yang terlepas dari kemiskinan, sampai kesuksesan mengendalikan wabah Covid-19, kontribusi ekonomi Tiongkok kepada pertumbuhan dunia melampaui 30%, kemampuan pengelolaan demokratis ala Tiongkok menakjubkan dunia. Ekonom Prancis Michel Aglietta menunjukkan, ‘kesejahteraan rakyat Tiongkok yang terus meningkat adalah demokrasi”.
Sebaliknya, di AS, keributan dan penangguhan rancangan solusi masih kerap kali terjadi di Kongres AS. Meskipun terdampak oleh wabah Covid-19, kedua partai tetap saling menuding sehingga konsep penanggulangan wabah sulit diluncurkan. “Demokrasi permainan” dan “demokrasi uang” mana mungkin mendatangkan pengelolaan yang efektif?
Dari serangan di Capitol Hill AS, jumlah korban tewas Covid-19 melampaui masa wabah Spanyol, hingga makin besarnya kesenjangan kaya-miskin AS di tengah wabah Covid-19, kegagalan pengelolaan AS telah meruntuhkan“mercu suar demokrasi ala AS”. Seperti yang dikatakan oleh pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi, Joseph Eugene Stiglitz, hakikat demokrasi ala AS adalah “1% memiliki, 1% menguasai, 1% menikmati”.
