Dalam sidang ke-48 Dewan HAM PBB di Jenewa kemarin (24/9), wakil Pakistan menyampaikan pidato atas nama 65 negara. Dalam pidatonya wakil Pakistan menegaskan bahwa urusan Hong Kong, Xinjiang dan Tibet adalah urusan intern Tiongkok dan tidak boleh dicampur tangan oleh negara lain. Duta besar Venezuela dan Belarus yang bergabung dalam pidato tersebut mengatakan kepada wartawan CMG bahwa menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara lain serta tidak mengintervensi urusan intern negara berdaulat adalah patokan pokok hubungan internasional.
Dubes tetap Venezuela untuk PBB di Jenewa menyatakan, Venezuela secara keras mengecam AS, Kanada, Inggris dan Uni Eropa yang mengenakan sanksi sepihak dan ilegal terhadap individu dan institusi Xinjiang Tiongkok dengan kedok HAM. Venezuela mendukung pelaksanaan “satu negara dua sistem” di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Ia mengatakan, setelah pemberlakuan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong, hak asasi manusia dan kebebasan warga Hong Kong telah diberikan penjaminan yang lebih kuat.
Dubes Belarus untuk PBB di Jenewa mengatakan, pihaknya menyaksikan perubahan signifikan yang terjadi di Hong Kong setelah pemberlakuan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong pada Juni 2020. Ia menyatakan, sejak pemberlakuan undang-undang tersebut, di Hong Kong telah terpulih ketertiban dan kemakmuran. Oleh karena itu ia yakin bahwa pemerintah Tiongkok telah mengambil kebijakan yang tepat yang dapat membawa ketenteraman sepenuhnya kepada Hong Kong.
