Sekretaris kedua Dewan Perdamaian dan Pembangunan Nasional yang juga Ketua Komite Pemanggil sidang Kongres Nasional Myanmar Letnan Jenderal Thein Sein kamarin malam dalam pernyataannya via Radio Nasional mengatakan, Myanmar akan memulihkan Kongres Nasional Konstitusional pada tanggal 15 Mei nanti. Hal itu menandakan bahwa Myanmar mengayunkan langkah penting menuju rekonsiliasi nasional.

Komite Pemanggil Sidang Kongres Nasional Konstitusional dikabarkan segera akan mengirim surat undangan kepada para peserta yang akan menyusun pasal-pasal kongkrit berkenaan dengan 104 prinsip konstitusional yang sudah ditetapkan sebelum reses sidang pada tahun 1996. Selain itu, Komite Pemanggil Sidang Kongres Nasional akan mendorong Kongres Nasional Konstitusional menyelesaikan tugas penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar baru, secara berangsur-angsur melaksanakan program Peta Jalan rekonsiliasi nasional dan berupaya merealisasi secepatnya rekonsiliasi nasional Myanmar.

Masalah rekonsiliasi nasional Myanmar sudah berlarut lama. Pemerintah Yunta Militer Myanmar mulai berkuasa pada September tahun 1988, dan mengadakan pemilu pada Mei tahun 1990. Partai oposisi Myanmar Liga Demokrasi Nasional dengan Aung San Suu Kyi sebegai sekretaris jenderalnya telah menang dalam pemilu itu dengan memperoleh 396 dari 485 kursi parlemen. Akan tetapi, karena seriusnya perselisihan pendapat antara pemerintah yunta militer dan Liga Demokrasi Nasional mengenai serah terima kekuasaan dan penyusunan Undang-Undang Dasar beserta serentetan masalah penting lainnya, maka sudah tidak dapat dibentuk pemerintah baru setelah pemilu, Kongres Nasional Kontitusional yang mulai beroperasi pada tahun 1993 juga terpaksa reses mulai tahun 1996 hingga kini.

Untuk menerobos kemacetan politik, dan secepatnya merealisasi rekonsiliasi nasional, Pemerintah Yunta Militer Myanmar membebaskan Sekretaris Jenderal Liga Demokrasi Nasional Aung San Suu Kyi yang ditahan lama, dan menyetujui dia melakukan kegiatan politik di seluruh negeri. Akan tetapi, perselisihan kedua pihak dalam sejumlah masalah penting tetap belum diselesaikan secara fundamental.

Pada tanggal 30 Mei tahun lalu, Aung San Suu Kyi mengadakan orasi yang mengkritik pemerintah di kota Yeu, Myanmar utara, sehingga memicu bentrokan antara pendukung Liga Demokrasi Nasional dan pendukung pemerintah, dengan mengakibatkan 4 orang tewas dan 50 orang lainnya luka-luka. Pemerintah selanjutnya menahan Aung San Suu Kyi dan sebagian pemimpin Liga Demokrasi Nasional. Setelah terjadinya peristiwa itu, AS mengumumkan akan mengenakan sanksi ekonomi berat terhadap Myanmar, sedangkan Jepang dan Uni Eropa menghentikan bantuan ekonomi kepada Myanmar. ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta organisasi internasional lainya juga mengharapkan Myanmar dengan secepatnya membebaskan Aung San Suu Kyi.

Untuk secepatnya menjalankan kembali proses rekonsiliasi nasional dan meredakan tekanan internasional yang amat besar, pada tanggal 30 Agustus tahun lalu Pemerintah Myanmar mengumumkan program Peta Jalan yang diarahkan pada rekonsiliasi nasional dengan isi utamanya meliputi: memulihkan Kongres Nasional yang reses pada tahun 1996 untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar baru dan mengadakan referendum mengenai rancangan tersebut, melangsungkan pemilu yang bebas dan adil, membentuk pemerintah baru Myanmar.

Program Peta Jalan Pemerintah Myanmar tidak saja disambut merata oleh berbagai negara anggota ASEAN, tetapi juga diakui dan didukung oleh kekuatan bersenjata sebagian besar etnis di Myanmar. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah Myanmar mengumumkan dalam waktu dekat akan memulihkan Kongres Nasional Konstitusional yang reses bertahun-tahun sebagai langkah pertama untuk melaksanakan program Peta Jalan.

Para analis Asia Tenggara menunjukkan, pemulihan Kongres Nasional Konstitusional mempunyai arti sangat penting bagi terwujudnya secepatnya rekonsiliasi nasional. Di samping itu, para analis menunjukkan, pemerintah Myanmar seharusnya dapat mengadakan dialog politik dengan Liga Demokrasi Nasional menjelang diselenggarakannya Kongres Nasional, dan mencapai kompromi mengenai sejumlah masalah. Hanya dengan demikianlah dapat dijamin sidang Kongres Nasional diselenggarakan dengan lancar tepat pada waktunya dan mencapai hasil, sehingga sidang kongres menjadi titik tolak baru untuk merealisasi rekonsiliasi nasional dan kestabilan politik di Myanmar.