Lima kali telah diadakan Pertemuan Sepuluh Plus Satu Pemimpin ASEAN Dan Tiongkok dalam lima tahun terakhir ini yang mana telah menciptakan hubungan bersahabat khususnya dalam bidang kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral menuju ke suatu tahap baru.

Pada November tahun 2000, dalam Pertemuan Ke-4 Pemimpin ASEAN-Tiongkok yang diadakan di Singapura, Perdana Menteri Tiongkok waktu itu, Zhu Rongji mengusulkan, "peningkatan perdagangan dan hubungan investasi serta pendirian hubungan perdagangan bebas yang mendapat sambutan baik dari kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara." Setelah itu tim pakar yang dibentuk mulai mengadakan penelitian secara transparan. Hasil dari tim tersebut tersebut menyatakan, "semua ekspor Tiongkok dan ASEAN akan mengalami peningkatan sekitar 5% setelah didirikan zona perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN, pendirian daerah tersebut akan mendatangkan dwi-kemenangan."

Pada November tahun 2001, dalam Pertemuan ke-5 Pemimpin ASEAN-Tiongkok yang diadakan di Brunei, antara Tiongkok dan ASEAN telah mencapai kesepahaman bersama untuk mendirikan bersama suatu zona perdagangan bebas yang mempunyai pasar dengan konsumen sejumlah 1,8 miliar jiwa. Setelah mencapai kesepahaman bersama, hubungan Tiongkok dan ASEAN yang bersahabat khususnya dalam bidang kerja sama ekonomi dan perdagangan berkembang pesat.

Pada November tahun 2002, dalam Pertemuan ke-6 Pemimpin ASEAN-Tiongkok, 11 pemimpin negara menandatangani dokumen penting mengenai pendirian daerah perdagangan bebas, Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Secara Menyeluruh tersebut meletakkan dasar untuk mendirikan daerah perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN, masyarakat ekonomi ketiga besar di dunia mulai didirikan.

Pada Oktober tahun 2003, dalam Pertemuan Ke-7 Pemimpin ASEAN-Tiongkok yang diadakan di Indonesia, Tiongkok menjadi anggota Perjanjian Kerja Sama Bersahabat Asia Tenggara, dan menandatangani Deklarasi Bersama Hubungan Mitra Strategis Yang Berorientasi Pada Perdamaian Dan Kemakmuran, pendirian zona perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN memiliki jaminan politik. Dari saat inilah, hubungan Tiongkok-ASEAN memasuki tahap baru yang berkembang pesat secara menyeluruh. Kerjasama kedua pihak di berbagai bidang mencapai kemajuan baru.

Pertama, dialog politik sering diadakan, sikap saling percaya diperdalam. Tiongkok dengan tegas melaksanakan hak dan kewajiban Perjanjian Kerja Sama Bersahabat Asia Tenggara. Pertemuan Menteri Luar Negeri Informal ASEAN mengeluarkan pernyataan kedua mengenai masalah Taiwan dengan menegaskan kembali bahwa terus berpegang teguh pada kebijakan Satu Tiongkok, mencerminkan ketulusan ASEAN yang mendukung perwujudan penyatuan secara damai oleh Tiongkok.

Kedua, Hubungan ekonomi dan perdagangan dan taraf kerja sama ditingkatkan. Perdagangan kedua pihak pada tahun 2003 berkembang pesat, secara historik menerobos 70 miliar dolar AS, hingga mencapai 78,25 miliar dolar AS, bertambah 42,78% dibanding tahun 2002, proporsinya dalam jumlah total perdagangan terhadap luar Tiongkok naik sampai 9,2%, ASEAN telah menjadi mitra perdagangan urutan kelima Tiongkok selama 11 tahun. Pada tahun 2004, Rencana Keuntungan Awal zona perdagangan bebas dilaksanakan dengan lancar, Ekspo Tiongkok-ASEAN telah berjalan sukses, perdagangan kedua pihak meningkat tajam. ASEAN mengumumkan mengakui kedudukan ekonomi pasar sepenuhnya Tiongkok.

Ketiga, dialog keamanan diperdalam, kerja sama mempunyai hasil nyata. Kedua pihak berupaya melaksanakan Deklarasi Aksi Berbagai Pihak Nanhai, menandatangani Memorandum Pengertian Mengenai Kerja sama Di Bidang Non-tradisional, menetapkan program kerja sama dalam jangka menengah dan panjang, mengadakan kerja sama yang lebih efektif di bidang antiterorisme, imigrasi ilegal, pembasmian narkotika, pelaksanaan hukum, penyelidikan pidana.

Keempat, Kerja sama diperluas secara menyeluruh dan isinya lebih kaya. Kedua pihak mendirikan pula mekanisme kerja sama di bidang Kehakiman Agung dan Menteri Urusan Pemuda pada dasar mekanisme kerja sama Menteri Luar Negeri, Menteri Ekonomi, Menteri Komunikasi dan Menteri Pabean. Di samping itu juga, kerja sama kedua pihak di bidang moneter, pertanian, lalu lintas, komunikasi informasi, kesehatan umum, sumber daya tenaga, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, iptek, pergaulan sipil lebih lanjut diperdalam.