Rapat besar-besaran yang diadakan di pusat kota Bangkok, ibu kota Thailand sampai kemarin telah memasuki hari ke-2. Pengunjuk rasa dengan keras menuntut Perdana Menteri Kabinet Demisioner Thailand, Thaksin Shinawatra meletakan jabatan. Sementara itu juga, kontradiksi antara Partai Thai Rak Thai yang dipimpin oleh Thaksi dan partai-partai oposisi mengenai pengadaan pemilihan umum dan reformasi UUD semakin meruncing, krisis politik Thailand yang diakibatkan oleh peristiwa penjualan saham semakin mengundang perhatian masyarakat internasional.

Pada akhir bulan Januari lalu, perusahaan Shinawatra yang sahamnya dikuasai oleh keluarga Thaksin mencapai persetujuan dengan sebuah perusahaan Singapura, dengan harga 73,8 miliar Baht Thailand (Sekitar 1,88 milyar dolar Amerika) menjual 49,6% saham perusahaan Shinawatra kepada perusahaan Singapura tersebut. Perusahaan Shinawatra memiliki saham di banyak perusahaan penting Thailand, termasuk perusahaan komunikasi terbesar di Thailand dan perusahaan komunikasi satlit Thailand. Kasus merger terbesar dalam sejarah Thailand itu sempat menimbulkan kontroversial cukup besar . Masuk ke bulan Febuari, seruan Persekutuan Demokrasi Rakyat yang terdiri atas kalangan oposisi yang menuntut Thaksin meletakan jabatan terdengar semakin santer . Unjuk rasa 2 hari ini sudah merupakan kegiatan unjuk rasa ketiga yang berskala besar yang terjadi dalam bulan ini.

Pada hari Minggu lalu, jumlah pengunjuk rasa pernah mencapai lebih 100 ribu orang. Yang patut dicatat ialah , sejumlah tokoh terkemuka juga menggabungkan diri dalam kubu anti Thaksin, di antaranya termasuk mantan wakil perdana menteri, mayor jenderal Chamlong Srimuang yang mempunyai pengaruh besar di arena politik Thailand. Para oposisi berpendapat bahwa sebab penimbul krisis politik dewasa ini terfokus pada Thaksin seorang diri, maka pengunduran diri Thaksin merupakan jalan keluar yang satu-satunya untuk penyelesaian masalah.

Perdana Menteri Thaksin hari Jumat lalu mengumumkan pembubaran majelis rendah, dan memutuskan mengadakan kembali pemilihan umum pada tanggal 2 April mendatang. Banyak analis berpendapat, Thaksin mengambil keputusan itu karena tak berdaya menerobos kemacetan situasi. Thaksin mengharapkan dengan langkah tersebut menyelesaikan kontradiksi politik, mencegah meruncingnya lebih lanjut konflik . Dalam sejarah Thailand terdapat 7 kali pembubaran parlemen yang berhasil menyelesaikan kontradiksi. Tapi langkah yang diambil Thaksin sekarang ini nampaknya belum mendatangkan hasil.

Tiga partai oposisi utama di Tailand?Partai Demokrat, Partai Chat Thai dan Partai Mahachon baru-baru ini berturut-turut menyatakan, pembubaran parlemen tidak bisa menyelesailan masalah, dan Tailand seharusnya merevisi undang-undang dasar dan mengadakan reformasi politik. Kemarin, ketiga partai oposis besar bersama mengajukan tuntutan untuk mengadakan dialog dengan Partai Thai Rak Thai yang dipimpin oleh Thaksin mengenai masalah amendemen undang-undang dasar, dan menuntut untuk menandatangani "komitmen bersama", namun ditolak oleh Thaksin. Selanjutnya tiga partai oposisi terbesar tersebut juga menolak usul Thaksin dan mengeluarkan pernyataan untuk bersama memboikot pemilihan umum. Menanggapi pernyataan tersebut, Thaksin kemarin menyatakan, meskipun ketiga partai tersebut bersama memboikot pemilu, namun pemilu akan tetap diadakan pada tanggal 2 April mendatang sesuai jadwal. Thaksin juga menghimbau partai-partai oposisi ambil bagian dalam pemilu menurut rencana.

Analis pada umumnya menganggap, Thaksin sangat kemungkinan dapat memangku kembali jabatan perdana menteri dengan mengedepankan pemilihan umum di Thailand. Karena Partai Thai Rak Thai yang dipimpin oleh Thaksin menduduki mayoritas mutlak kursi di Majelis Rendah yang lalu , yaitu menguasai 375 dari seluruh kursi yang berjumlah 500 ; selain itu, di daerah pedesaan yang luas dan di dalam kalangan rakyat meskin, Thaksin tetap mempunyai tingkat dukungan yang cukup tinggi; ditambahkan lagi dengan keuntungan dari "kabinet demisioner", maka partai-partai oposisi akan sulit mengancam Partai Thai Rak Thai dalam pemilihan.

Tokoh-tokoh berpandangan luas di Thailand mengkhawatirkan, jika pihak penentang Thaksin yang dipimpin oleh "Uni Demokrasi Rakyat" dengan teguh menolak Thaksin menjabat kembali perdana menteri, kegiatan-kegiatan unjuk rasa dalam skala besar yang diorganisasi mereka sangat mungkin dapat diteruskan, dan mungkin akan memperuncing kontradiksi antara mereka dan para pendukung Thaksin. Selain itu, dalam keadaan partai-partai oposisi utama memboikot pemilihan umum, Thaksin tetap mempertahankan mengadakan pemilu, hal ini mungkin akan mengakibatkan terjadinya pergolakan lebih besar dalam situasi politik Thailand.