Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao dalam jumpa pers Sidang ke-4 KRN ke-10 menunjukkan keharusan untuk melakukan pendidikan marhaenis, supaya setiap warga dapat menerima pendidikan secara merata. Perkataan Wen Jiabao itu sempat menimbulkan reaksi ramai masyarakat. Banyak orang menyerukan agar menjadikan pendidikan marhaenis sebagai pedoman yang membimbing perkembangan pendidikan negara, menghapus dan mengatasi efek negatif yang diakibatkan pendidikan elite secara berat sebelah, dan selekasnya meningkatkan mutu keseluruhan warga negara.

Apa yang disebut pendidikan marhaenis adalah pendidikan untuk orang biasa, yaitu pendidikan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendidikan marhaenis mementingkan kesetaran setiap warga dalam menerima pendidikan, dan merupakan manifestasi kebijakan pemerintah yang berorientasi pada manusia, sedang pendidikan elite hanya mengutamakan pendidikan sejumlah orang yang unggul, sehingga hanya sedikit orang yang memperoleh keuntungan.

Ditandaskannya pendidikan marhaenis mempunyai arti realistis yang tinggi. Sejauh ini, setiap pelajar di sekolah dasar dan menengah sangat berat bebannya, sehingga pendidikan mutu sulit dilakukan. Sementara itu distribusi sumber pendidikan juga tidak seimbang. Di banyak tempat, "sekolah di kota ibarat Eropa, sedangkan sekolah di desa ibarat Afrika", artinya antara sekolah di kota dan sekolah di desa terdapat kesenjangan yang luar bisasa. Untuk berbagai tahap pendidikan, di Tiongkok kini terdapat sekolah titik berat dan sekolah biasa yang sangat kontras mutu pendidikannya. Sekarang pungutan biaya dilakukan semau-maunya di berbagai sekolah, sehingga biaya sekolah sama sekali melampaui daya jangkau kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan sebagai akibatnya, anak-anak di keluarga miskin sulit melanjutkan studinya di sekolah, bahkan terpaksa putus sekolah, kadang-kadang terjadi juga tragedi yang menyedihkan karenanya.

Kesalahan yang terdapat dalam pendidikan di Tiongkok dewasa ini sumbernya ialah pola pendidikan elite yang hanya mengutamakan sejumlah pelajar yang unggul, sehingga sumber pendidik yang terbatas dinikmati secara berat sebelah oleh sejumlah orang kecil, dan mengakibatkan ketidakadilan pendidikan. Pendidikan semacam itu juga merangsang pendidikan berkembang ke arah komersialisasi, dan menodai citra pendidikan rakyat.

Kemakmuran negara berkaitan erat dengan pendidikan. Mengembangkan pendidikan marhaenis ditentukan oleh sifat pokok pendidikan dan keadaan negeri Tiongkok. Salah satu fungsi pokok pendidikan ialah mewariskan kebudayaan dan peradaban manusia, serta meningkatkan mutu keseluruhan seluruh masyarakat dan mendorong kemajuan negara dan bangsa. Dewasa ini di Tiongkok terdapat 1,3 miliar jiwa penduduk, di antaranya 900 juta jiwa adalah petani. Tiongkok sekarang masih merupakan negara berkembang, dan sebagian terbesar penduduk di kota dan desa berpenghasilan rendah, yakni masih belum menempuh kehidupan yang kaya. Pendidikan elite memang penting sekali, namun pendidikan itu tidak bisa menjamin peningkatan kekuatan terpadu negara secara mendasar. Negara manapun hanya dengan mengalihkan lebih banyak perhatiannya kepada pendidikan marhaenis dan berupaya meningkatkan mutu rakyat, baru dapat benar-benar menjadi negara yang berharapan.

Melakansakan strategi pemerataan pendidikan marhaenis pertama-tama memerlukan pemerintah di berbagai tingkat mengubah pandangannya lama, dan menjadikan pedoman tersebut sebagai pikiran pembimbing, dengan tegas melepaskan pola pendidikan elite, berpegang teguh pada sifat sosialis pendidikan dan sifatnya sebagai usaha layanan masyarakat, serta berusaha mendorong keadilan pendidikan. Pemerintah berbagai tingkat hendaknnya memikul tanggung jawabnya, meningkatkan investasi di bidang pendidikan, dan mendirikan mekanisme penjaminan biaya pendidikan wajib, serta secara rasional dan ilmiah memanfaatkan sumber pendidikan, agar semua anak umur sekolah, khususnya kaum petani dan anak-anak dari keluarga miskin di kota dapat menikmati pendidikan wajib yang bebas dari biaya, sehingga setiap anak dapat menikmati kesempatan menerima pendidikan wajib secara sama derajat. Sekarang tugas yang dihadapi pemerintah ialah menyempurnakan mekanisme pembagian ongkos pendidikan perguruan tinggi, mengurangi proporsi ongkos biaya yang ditanggung oleh sebagian mahasiswa serta menyelesaikan masalah kemiskinan yang dialami sebagian keluarga karena menanggung terlalu banyak biaya sekolah. Sementara itu, perlu meningkatkan intensitas pembenahan pungutan biaya pendidikan secara ilegal, membakukan lebih lanjut tingkah laku penyelenggaraan sekolah, dan dengan serius mengusut tanggung jawab yang melakukan pemungutan biaya tanpa mandat dan melanggar hukum.

Hanya dengan mengembangkan pendidikan marhaenis sebagai arus utama, pendidikan Tiongkok baru dapat menjadi batu landasan modernisasi negara.