Kongres Legislatif Nasional Thailand kemarin dengan mayoritas suara mutlak, mengesahkan rancangan undang - undang mengenai pembebasan kegiatan politik. Pengesahan ini akan memberikan lampu hijau kepada berbagai partai dan organisasi politik untuk melakukan kegiatan politik. Para analis berpendapat, setelah dicabutnya perintah pelanggaran, situasi politik di Thailand akan memanas dengan tajam. Berbagai organisasi politik akan terlibat dalam pertarungan yang sengit untuk memenangkan pemilihan umum.

Pertama, setelah kegiatan politik dibebaskan, terjadilah arus pendaftaran partai politik baru. Sebelum terjadinya kudeta militer yang menggulingkan pemerintah Thaksin Sinawatra pada tanggal 19 September tahun lalu, Partai Thai Rak Thai merupakan partai terbesar di Thailand. Namun, setelah terjadinya kudeta tersebut, Partai Thai Rak Thai mengalami kerusakan hebat. Mantan Perdana Menteri Thaksin yang merupakan Ketua Partai Thai Rak Thai, tertahan di luar negeri pasca kudeta militer, dan sedang menghadapi beberapa gugatan korupsi. Selain itu aset dalam jumlah sangat besar keluarga Thaksin juga telah dibekukan. Pada tanggal 31 Mei, Partai Thai Rak Thai dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Thailand karena dicurigai main curang pada pemilu tahun lalu. Seluruh anggota eksekutifnya didiskualifikasi dalam arena politik. Lebih dari 100 anggota Majelis Rendah Partai Thai Rak Thai telah mengumumkan melepaskan diri dari partai tersebut. Walaupun begitu, bekas Partai Thai Rak Thai yang sudah mengubah namanya menjadi "Kelompok Thai Rak Thai" tetap merupakan kekuatan politik yang berperan penting di Thailand dewasa ini. Pada partai politik tersebut, tetap terdapat lebih dari 200 anggota yang merupakan mantan anggota Majelis Rendah. Sebelumnya, pemimpin "Kelompok Thai Rak Thai" Chaturon Chisang, dengan jelas mengatakan, akan segera mendirikan partai baru setelah kegiatan politik dibebaskan. Akan tetapi, Undang-undang Partai Politik yang sedang disusun Kongres Legislatif Nasional Thailand telah menetapkan bahwa nama partai politik yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstituante dilarang dipakai untuk mendaftarkan nama partai politik baru. Karena itu, keinginan Chaturon untuk mendirikan Partai Thai Rak Thai baru, akan menjadi sia - sia.

Selain "Kelompok Thai Rak Thai" yang akan segera mendirikan partai politik baru, terdapat juga beberapa tokoh politik yang melepaskan diri dari bekas Partai Thai Rak Thai. Di antaranya adalah adalah mantan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Somkid Jatusripitak, dan mantan Perdana Menteri Suwat Liptapanlop. Selain itu, sejumlah organisasi politik lainnya juga akan mendaftarkan diri sebagai partai politik baru.

Yang penting untuk diperhatikan adalah, Panglima Angkatan Darat yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan Negara Thailand, Sonthi Boonyaratkali. Kemungkinan besar, ia akan bertarung di arena politik setelah berakhirnya masa jabatannya sebagai panglima angkatan darat pada bulan Oktober mendatang. Sebelummya, Sonthi tidak pernah menyangkal kemungkinan tersebut ketika berkali-kali disinggung, apakah akan bertarung di arena politik. Dikatakannya, keputusannya bertarung atau tidak, tergantung pada "apakah situasi negara, berkembang dengan lancar dan apakah akan mempengaruhi keamanan negara". Analis Thailand menunjukkan, Sonthi akan segera bertarung di arena politik mungkin karena terpaksa, demi mencegah bangkitnya kembali kekuatan bekas Partai Thai Rak Thai yang setia pada Thaksin Sinawatra yang dikhawatirkan bisa menguasai kembali pemerintahan Thailand sehingga mencegah anggota Komite Keamanan Negara yang melakukan kudeta, dikenai perhitungan pasca pemilu baru. Tapi, beberapa tokoh senior politik Thailand semuanya berharap agar Sonthi segera bertindak setelah mempertimbangkan dengan matang. Karena dilihat dari sejarah Thailand, tidak ada pejabat militer yang melakukan kudeta, dapat berhasil menguasai pemerintahan.

Kedua, adu kekuatan antara berbagai kekuatan politik di Thailand, mengenai masalah referendum Undang-undang Dasar baru dan pemilu baru, akan semakin sengit. Pada tanggal 19 bulan depan, di Thailand akan diadakan referendum rancangan UUD baru yang selesai disusun belum lama ini. Untuk itu, bekas asosiasi oposisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Chat Thai, dan Partai Mahachon telah menyatakan akan menerima UUD baru, supaya segera dapat memulihkan sistem politik demokrat melalui pemilu. Tapi, "Kelompok Thai Rak Thai" sebelumnya telah menyatakan, UUD baru tidak sesuai dengan tuntutan demokrat, dan kelompok ini berjanji akan memobilisasi pendukungnya memboikot UUD baru. Tapi, berbagai kekuatan politik termasuk "Kelompok Thai Rak Thai" masing-masing menyatakan akan ambil bagian dalam pemilu baru yang diperkirakan akan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Setelah kegiatan politik dibebaskan, diperkirakan berbagai partai dan kelompok politik masing-masing akan melakukan kampanye untuk mendeklarasikan pandangan politiknya di seluruh negeri untuk memperoleh pendukung dan status yang paling menguntungkan sebelum pemilu. Diperkirakan juga akan terjadi gejala reorganisasi partai politik dan mantan anggota Majelis Rendah dari partai ?partai yang berkoalisi. Sementara itu, serangan timbal balik antara kekuatan yang saling berkonfrontasi dikhawatirkan tak akan dapat dihindari. Perkembangan situasi Thailand pada paro kedua tahun ini, nampaknya akan menarik perhatian umum.