Pemungutan suara pendahuluan pemilu Thailand diadakan hari Sabtu dan Minggu lalu di berbagai provinsi dan kedutaan besarnya di luar negeri dan para pemilih yang merasa keberatan ikut serta dalam pemungutan suara hari Minggu mendatang boleh memberikan suaranya lebih dahulu. Pemilu kali ini merupakan pemilu pertama kali sejak terjadinya kudeta militer di Thailand bulan September lalu yang menumbangkan pemerintah Thaksin Sinawatra dan menghapuskan UUD tahun 1997. Pemilu kali ini dianggap pertanda arena politik Thailand menuju rel normal. Operasional politik Thailand tahun ini pada taraf tentu diadakan berkisar pada pemilu.

Setelah terjadinya kudeta militer, Dewan Keamanan Nasional dan pemerintah sementara yang dipimpin oleh Surayud Chulanont menyatakan akan dengan segera mengadakan pemilihan untuk mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Pada bulan Agustus lalu, plebisit Thailand menerima baik rancangan UUD yang baru yang disusun Komite Perancangan UUD dan diperiksa dan diterima baik oleh Dewan Konstitusi.

Selain itu, pemerintah sementara juga mengemukakan serangkaian kebijakan yang mendorong kestabilan politik dan sosial serta memelihara operasional normal ekonomi, menghapuskan keadaan pemberlakuan jam malam di 221 kabupaten, dan ini pada taraf yang tertentu telah membendung momentum merosotnya ekonomi dan meredakan kontradiksi politik dan sosial. Semuanya ini telah membentuk suasana sosial yang kondusif bagi pemilihan yang baru.

Untuk menjamin kelancaran dan keadilan pemilu, pemerintah sementara secara khusus membentuk lembaga pengawasan penyuapan dalam pemilihan. Dalam pemilu, sekitar 5 ribu calon dari 40 partai politik akan memperebutkan 480 kursi majelis rendah. Menurut penetapan UUD Thailand sekarang, partai politik dan persekutuan partai politik yang memperoleh separo ke atas kursi majelis rendah akan berhak membentuk pemerintah baru. Berdasarkan jadwal pemilu yang diumumkan pemerintah sementara dan Komite Pemilihan Sentral, pemerintah baru setelah dibentuk pada tanggal 10 bulan Februari akan dilantik pada tanggal 17 bulan Februari. Pada saat itu, pemerintah sementara dan Dewan Keamanan Nasional akan mengakhiri misinya dan politik Thailand akan memasuki era baru.

Menurut survei, Partai Kekuatan Rakyat yang berasal dari Partai Thai Rak Thai, bekas partai politik yang berkuasa dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Partai Demokrat yang mewakili kekuatan anti-Thaksin berkemungkinan akan meraih mayoritas kursi majelis rendah. Akan tetapi, kedua partai tersebut menyatakan tidak akan mengadakan kerja sama politik. Ini mengisyaratkan bahwa arena politik Thailand pasca-pemilu akan memasuki "Era Negara-Negara Berperang" yang berbagai partai politik saling bertarung.

Sementara itu, juga patut diperhatikan sikap pihak militer Thailand. Meskipun Panglima Angkatan Darat yang baru memangku jabatan, Anupong Panjinda bulan Oktober lalu menyatakan, tentara akan memelihara kenetralan di bidang politik dan tidak mencampuri politik. Tapi pemerintah sementara dan pemimpin pihak militer tidak memberikan jaminan secara terbuka mengenai pihaknya tidak akan melancarkan pula kudeta kalau Partai Kekuatan Rakyat yang mendukung panji Thaksin memenangkan pemilu dan naik panggung.

Opini setempat berpendapat, dalam keadaan kontradiksi politik inheren belum dipecahkan secara tuntas, kontradiksi baru akan muncul seusai pemilu, biarkan partai politik manapun naik panggung, usia pemerintah baru Thailand tidak akan lebih dari satu tahun. Namun, pemilu yang akan diadakan tanggal 23 bulan ini akan merupakan sebuah peluang baik bagi dipulihkannya politik Thailand yang normal. Berbagai kalangan masyarakat Thailand secara merata mengharapkan agar pemilu memungkinkan negara merealisasi kestabilan politik, keharmonisan masyarakat dan perkembangan ekonomi.