Sidang Pleno ke-2 Sidang Tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok kemarin sore (25/5) digelar dengan mendengarkan laporan kinerja Komite Tetap KRN. Laporan tersebut yang dianggap sebagai transkrip legislasi dan rencana legislasi tahunan Tiongkok itu sekali lagi mengungkapkan asal-usul penyusunan dan pemberlakuan rancangan Undang-Undang Keamanan Negara Terkait Urusan Hong Kong yang menarik perhatian umum itu, sementara menyampaikan ketetapan hati dan pendirian badan legislatif Tiongkok untuk melaksanakan pemerintahan Hong Kong berdasarkan hukum.
Opini umum berpendapat, tindakan itu akan mengatasi kesulitan Hong Kong dari sudut hukum, mengubah keadaan Hong Kong di mana “tak ada pertahanan” di bidang keamanan negara dalam jangka panjang. Ketua Komite Tetap KRN Tiongkok Li Zhanshu menunjukkan, itulah tindakan penting dalam situasi baru untuk mempertahankan dan menyempurnakan “Satu Negara Dua Sistem”, mempertahankan pemerintahan Hong Kong berdasarkan hukum, melindungi tatanan konstitusional di daerah administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, sesuai dengan kepentingan segenap rakyat Tiongkok termasuk saudara-saudara setanahair Hong Kong, pasti akan menyediakan jaminan hukum semakin kuat kepada pemeliharaan kedaulatan dan keamanan negara serta kepentingan pembangunan, dan juga menyediakan jaminan hukum kuat untuk menjamin kemakmuran dan kestabilan Hong Kong dalam jangka panjang.
Dilaporkan, setelah keputusan terkait diratifikasi, KRN akan mengizinkan Komite Tetap KRN untuk menyusun hukum terkait mengenai pembentukan dan penyempurnaan sistem hukum pemeliharaan keamanan negara di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong serta sistem pelaksanaannya, dalam rangka menjamin hukum terkait dilberlakukan secara efektif di Hong Kong.
