Dalam sidang KRN dan sidang MPPR Tiongkok tahun ini, pembahasan mengenai rancangan hukum perdata merupakan salahsatu topik yang paling mengundang sorotan perhatian. Di latar belakang dirampungkannya secara menyeluruh pembangunan masyarakat sejahtera moderat tahun 2020 dan penutupan Repelita ke-13, hukum perdata tak saja akan mendatangkan mendampak mendalam terhadap kehidupan tiap warganegara Tiongkok dan juga akan mendoroang keunggulan sistem negara dengan lebih baik beralih menjadi efek pengelolaan negara dan menyumbangkan kecerdasan Tiongkok kepada perabadan dan kemajuan tata hukum manusia.
Dikabarkan, rancangan hukum perdata yang akan dibahas sidang kali ini terdiri atas 7 bab dan 1.260 fasal, boleh dikata sangat berbobot dan luas cakupannya. Di antaranya dikategorinya hak pribadi ke dalam hukum perdata merupakan titik terang yang terbesar dan ini juga untuk pertama kalinya dalam hukum perdata berbagai negara di dunia dan merupakan sumbangan penting hukum perdata kepada legislasi sipil dunia.
Pembahasan rancangan hukum perdata dalam sidang KRN dan sidang MPPR kali ini kebetulan berada pada titik penting Tiongkok merealisasi target perampungan secara menyeluruh masyarakat sejahtera moderat pada tahun ini. Diberlakukannya hukum perdata akan membantu Tiongkok merealisasi target perampungan secara menyeluruh pembangunan masyarakat sejahtera moderat. Jaminan hukum perdata terhadap hak pribadikhususnya hak harta telah dibuktikan masyarakat modern sebagai salahsatu metode paling efektif untuk memperbaiki iklim bisnis dan merevitalisasi pasar sebagai induknya. Hukum perdata juga merupakan hasil simbolis dalam pendorongan secara menyeluruh pemerintahan negara berdasarkan hukum di Tiongkok dan dalam proses pelaksanaan pasti akan secara berangsur-angsur meningkatkan kualitas tata hukum para warganegara dan juga akan meningkatkan level tata hukum seluruh negara. Yang lebih penting ialah, hukum perdata mengandung berbagai nilai antara lain jaminan hak sipil, pengintensifan kewajiban hukum dan penstabilan tata tertib sosial, dan merupakan metode penting untuk mendorong pemerintahan dengan mengandalkan hukum yang sesuai dan ini menguntungkan bagi peralihan lebih baik keunggulan sistem menjadi efek pemerintahan negara.
