Pemimpin tertinggi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini sekali lagi memfitnah kebijakan Tiongkok terkait Xinjiang, dan nekat berbohong bahwa di Xinjiang terdapat masalah “kerja paksa”. Akan tetapi, fitnahan berulang kali AS terhadap Tiongkok dengan menggunakan masalah HAM tidak akan membantunya menjadi pemimpin moral di dunia, malah semakin mengungkapkan kemunafikan dan standar gandanya dalam masalah HAM.
AS telah sejak lama menipu dunia dengan menyebut adanya gejala “kerja paksa” dan “genosida ras” di Xinjiang, terus menuding HAM Xinjiang, bahkan membujuk para sekutunya untuk menuduh Tiongkok dengan masalah yang sama. Akan tetapi, AS melakukan hal ini tanpa menyertai bukti apa pun.
Biarpun diulangi seribu satu kali, kebohongan tetaplah kebohongan. Belum lama yang lalu, di media sosial luar negeri terungkap kabar bahwa yang disebut sebagai “para saksi” yang dihadirkan di “pengadilan khusus Uighur” itu ternyata adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh dalangnya dengan membayar upah tampil atas proporsi yang dibagikan. Kabar tersebut sekali lagi membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai “masalah HAM Xinjiang” tersebut semata-mata adalah kebohongan yang direkayasa oleh oknum-oknum anti Tiongkok, sekaligus konspirasi politik mereka untuk menekan perkembangan ekonomi Xinjiang, mensabotase kestabilan Xinjiang dan menghalangi pembangunan Tiongkok.
Walaupun AS masih bersikeras main tuding terhadap Tiongkok dengan menggunakan isu Xinjiang, namun taktiknya tersebut makin lama makin lemah karena rekam jejaknya yang buruk sudah terungkap di depan publik jauh sebelumnya. Dari genosida ras terhadap penduduk asli Indian di Amerika hingga gejala “sistem budak modern” yang mengejutkan, sampai berbagai kejahatan yang dilakukan tentara AS di Afghanistan...
AS mengintervensi urusan negara lain dengan kedok HAM, namun aksi invasinya malah menjebak negara-negara itu dalam peperangan dan kekacauan yang tak kunjung selesai. Dengan Afghanistan sebagai contoh, pada bulan April 2021, di negeri tersebut, tercatat ada 240 ribu orang yang langsung tewas dari perang yang dicetuskan AS di Afghanistan, di antaranya, 47 ribu korban adalah rakyat jelata yang tak berdosa. Inilah salah satu contoh tipikal dari tingkah laku AS yang menerapkan “standar ganda” dalam masalah pemberantasan terorisme dan HAM.
Dibandingkan AS, pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan antiterorisme yang kuat dan terbukti efektif. Sebagai informasi, Xinjiang sudah terbebas dari peristiwa teror selama empat tahun berturut-turut, lingkungan sosialnya aman dan tenteram, ekonominya berkembang pesat. Oleh karena itu, setiap kali para politikus Barat menyalahgunakan sumber PBB untuk mencoreng Xinjiang Tiongkok, negara-negara berkembang termasuk negara-negara Muslim yang luas selalu angkat suara dan mengecam fitnahan Barat terhadap Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak lagi yakin terhadap informasi palsu yang disebarkannya, bahkan merasa benci dan antipati terhadap tingkah lakunya tersebut. AS seharusnya mawas diri dan introspeksi atas catatan buruknya di bidang HAM, mengurus urusannya sendiri dengan baik, dan tidak lagi campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan kedok hak asasi manusia.
