Menurut sebuah laporan, Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov mengatakan, belakangan ini, KTT Demokrasi yang disponsori AS bertujuan untuk mempromosi konsep demokrasinya dan menolak kerja sama internasional yang benar-benar demokratis, serta mengabaikan prinsip setara kedaulatan negara dalam konstitusi PBB. Barat mencoba menggantikan demokrasi dengan kediktatoran dalam hubungan internasional.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konferensi pers tanggal 1 Desember kemarin juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyatakan bahwa dirinya telah memperhatikan pertentangan serat ketidakpuasan Rusia dan banyak negara di dunia terhadap KTT Demokrasi yang disponsori oleh AS. AS mencoba memasukkan separuh negara dan daerah ke dalam kamp demokrasi ala AS dengan standarnya sendiri. Sementara itu, separuh negara lainnya dicantumkan dalam daftar negara non-demokrasi. Perbuatan yang terang-terangan menimbulkan perpecahan dan perlawanan itu secara serius merusak persatuan dan saling percaya antar negara, membahayakan perdamaian dan kestabilan internasional, maka wajar ditentang keras oleh komunitas internasional.
KTT Demokrasi itu tidak akan menjadikan Washington sebagai teladan demokrasi, malah dengan lebih jelas mengungkapkan wajah asli AS sebagai manipulator dan perusak demokrasi
